Top 3 Metro: Kesaksian Bupati Sidoarjo yang Diperiksa 4,5 Jam di KPK, Paket Obat dan Buku Pilot Susi Air Diantar Heli
Reporter
Tempo.co
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Sabtu, 17 Februari 2024 07:43 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler pada Sabtu pagi ini dimulai dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sangkal terima aliran dana pemotongan insentif ASN di Pemkab Sidoarjo. Dalam dugaan korupsi itu, Gus Muhdlor diperiksa KPK sebagai saksi selama 4,5 jam.
Berita terpopuler lain adalah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor ogah tanggapi dugaan keterlibatan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam upaya meloloskannya dari operasi tangkap tangan atau OTT di Sidoarjo, Jawa Timur. Gus Muhdlor disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan pemotongan insentif pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
Berita terpopuler ketiga adalah Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan obat dan buku yang diminta pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens telah diterima yang bersangkutan. Paket tersebut diantar dengan menggunakan helikopter yang mendarat di Yuguru, Kabupaten Nduga.
Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Sabtu, 17 Februari 2024:
1. Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Klaim Tak Terima Aliran Pemotongan Dana Insentif ASN
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada pukul 14.17 WIB. Dia mulai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo pada pukul 9.42 WIB.
Selama menjalani pemeriksaan sekitar 4,5 jam, dia mengaku telah memberikan kesaksian atas peristiwa operasi tangkap tangan atau OTT di Sidoarjo. "Alhamdulillah diperiksa sebagai saksi dalam kejadian di Sidoarjo. Saya sudah berusaha memberikan kesaksian sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya, sehingga terang benderang," kata Ahmad Muhdlor Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 16 Februari 2024.
Gus Muhdlor membantah menerima aliran dana dari pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo. "Enggak, secara umum yang bisa kami sampaikan semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua," ujarnya. Dia berharap dengan adanya kejadian ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo lebih transparansi dalam mengelola keuangan, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Sebelumnya, KPK memutuskan untuk menunda pemeriksaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Penundaan ini dilakukan atas permohonan yang bersangkutan.
Gus Muhdlor mengonfirmasi akan datang ke KPK pada 16 Februari 2024 atau pasca pencoblosan Pemilu 2024. Informasi teraebut dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Menanggapi sikap KPK dalam menangani kasus Gus Muhdlor, eks penyidik KPK, Novel Baswedan berkata lembaga antirasuah harusnya bersikap adil dalam menangani seluruh perkara, termasuk yang menyeret nama Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.
Menurut dia, tidak sepatutnya KPK memberikan perlakuan khusus dalam mengungkap suatu kasus. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diduga terlibat dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Sidoarjo pada 25 Januari 2024.
Dalam OTT di Sidoarjo itu, KPK telah menahan satu tersangka, yakni Siska Wati, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPPD Pemkab Sidoarjo. KPK menyita uang tunai sekitar Rp 69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang Rp 2,7 miliar pada 2023.
Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 30 Januari 2024. Penggeledahan dilakukan di Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, rumah bupati Sidoarjo, dan kediaman pihak terkait lainnya.
Dalam penggeledahan itu, tim KPK menemukan bukti berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif. "Ada juga ada bukti lain alat elektronik dan 3 unit mobil di rumah kepala BPPD," ujar Ali Fikri.
Selanjutnya Gus Muhdlor ogah jawab dugaan keterlibatan Menteri Agama dalam OTT di Sidoarjo...
<!--more-->
2. Gus Muhdlor Ogah Jawab Dugaan Keterlibatan Menteri Agama dalam OTT di Sidoarjo
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor tak menjawab soal dugaan keterlibatan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam upaya meluluskannya dari operasi tangkap tangan atau OTT di Sidoarjo, Jawa Timur. "Udah, udah, udah," katanya sambil meninggalkan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas enggan menjawab soal dugaan keterlibatannya dalam penanganan kasus korupsi yang menyeret nama Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. Gus Muhdlor disebut-sebut terlibat dalam operasi tangkap tangan atau OTT kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
TEMPO telah melakukan upaya konfirmasi langsung kepada Menteri Agama Yaqut di Balai Samudera, Boulevard Barat, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara pada Senin, 12 Februari 2024. TEMPO mendapat informasi soal Yaqut diduga menghubungi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta bantuan penanganan kasus potongan insentif pajak di BPPD Kabupaten Sidoarjo. Kasus ini melibatkan Ahmad Muhdlor Ali.
Menurut salah satu petinggi di Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK, Yaqut Cholil Qoumas semula menghubungi Karyoto. Dari Karyoto, Yaqut diarahkan untuk langsung menghubungi Kapolri. Setelah percakapan berakhir, Wakil kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) diduga diutus untuk menyambangi kediaman Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama Pangdam Brawijaya. Diduga ada kesepakatan berupa komitmen kontrak politik.
Tak hanya itu, penegak hukum itu berkata kejadian ini pada hari dilakukannya OTT di Sidoarjo. Dia mengatakan Muhdlor Ali berada di lokasi pada saat OTT.
KPK pun telah menahan satu tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 25 Januari 2024 lalu. OTT dilakukan dalam kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. KPK menahan Siska Wati yang merupakan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPPD Pemkab Sidoarjo.
Selanjutnya paket obat dan buku untuk pilot Susi Air yang disandera OPM diantar pakai helikopter...
<!--more-->
3. Paket Obat dan Buku untuk Pilot Susi Air yang Disandera KKB OPM Diantar Pakai Helikopter
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan bahwa permintaan obat-obatan yang disampaikan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens telah dipenuhi dan diterima yang bersangkutan. Dari laporan yang diterima, obat-obatan itu sudah diantar warga yang menjadi utusan Penjabat Bupati Nduga, Papua.
“Selain obat-obatan, Philip juga dibawakan buku-buku,” kata Izak kepada Antara, di Jayapura, Jumat.
Pangdam XVII/Cenderawasih mengaku paket obat dan buku sudah diantar minggu lalu. Paket tersebut diantar dengan menggunakan helikopter yang mendarat di Yuguru, Kabupaten Nduga. "Obat-obatan yang dibawa sesuai permintaan karena sandera berkebangsaan Selandia Baru itu terkena penyakit asma," kata Pangdam.
Ketika ditanya terkait kondisi sandera, Pangdam Cenderawasih mengaku dari laporan yang diterima kondisinya relatif baik-baik saja. "Dari laporan yang diterima kondisi Phillip baik-baik saja dan berharap tetap sehat," katanya.
Diakui, upaya pembebasan sandera masih terus dilakukan dengan mengedepankan negosiasi dimana Pemda Nduga dikedepankan. "Mudah-mudahan dengan terus dilakukannya negosiasi diharapkan KKB melepaskan sandera dalam keadaan selamat," katanya.
Philip Mark Mehrtens yang berprofesi sebagai pilot Susi Air disandera KKB OPM pimpinan Egianus Kogoya sesaat setibanya di lapangan terbang Paro sejak tanggal 7 Februari 2023 lalu.
Pilihan Editor: Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan KPK Hanya Diberi Sanksi Minta Maaf, IM57+ Sebut Fungsi Dewas Tidak Jelas
