Beras Mahal dan Langka di Minimarket, Polda Jateng Tidak Temukan Ada Penimbunan Beras

Reporter

Antara

Jumat, 23 Februari 2024 16:19 WIB

Pegawai minimarket menunjukkan rak beras yang kosong di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 12 Januari 2024, Kekosongan stok beras premium masih terjadi pada ritel di sejumlah daerah. Jika stoknya ada, tetapi hanya sedikit dan pembeliannya dibatasi hanya 2 pcs per orang per hari. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Jawa Tengah belum menemukan adanya penimbunan beras berkaitan dengan kelangkaan komoditas tersebut di sejumlah toko modern di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Tengah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengatakan, persediaan beras di Provinsi Jawa Tengah masih mencukupi.

"Pertanyaannya, kenapa harga naik dan persediaan di toko-toko modern habis," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat, 23 Februarai 2024.

Ia menjelaskan beberapa penyebab terjadinya kondisi tersebut antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Ramadhan tahun ini. Selain itu, lanjut dia, dampak El Nino yang berakibat pada gagal panen di berbagai wilayah.

Satgas Pangan Polda Jawa Tengah, menurut dia, telah menerjunkan tim untuk apakah terjadi penimbunan di tengah kondisi tersebut. "Ini yang kami teliti, namun hingga saat ini belum ditemukan adanya penimbunan," ucapnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan salah satu penyebab adanya kelangkaan di sejumlah ritel modern dan mahalnya harga beras yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dipicu akibat naiknya harga gabah di semua sentra produksi.

Adapun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim stok beras Bulog saat ini dalam kondisi aman. Menurut Erick, secara nasional Bulog sudah menyiapkan stok CBP dengan baik untuk pelaksanaan program-program seperti bantuan pangan beras ini.

Erick menuturkan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton. Dia menilai jumlah ini sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras sampai dengan Juni. Selanjutnya, Bulog akan menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk kebutuhan pada Ramadan dan Lebaran Idul Fitri.

"Program bantuan beras ini juga terbukti efektif meredam gejolak harga beras yang terjadi sebagai dampak El Nino," kata Erick saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan pangan beras di Maros, Sulawesi Selatan, dikutip dari siaran resmi pada Jumat, 23 Februari 2024.

Adapun Jokowi menyerahkan bantuan sosial atau Bansos beras di Maros Sulawesi Selatan pada Kamis, 22 Februari 2023. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan bertujuan untuk mengatasi gejolak harga beras saat ini.

Saat membagikan Bansos, Jokowi menjelaskan penyebab harga beras naik kepada masyarakat. "Saat ini harga beras di seluruh dunia sedang naik, kenaikan harga beras ini disebabkan perubahan iklim karena terjadi El Nino," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan kenaikan harga beras juga terjadi karena jumlah produksi padi di dalam negeri menurun. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat cenderung tetap atau bahkan mengalami peningkatan.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: 6 Dugaan Penyebab Beras Mahal dan Langka, Jor-Joran Bansos Salah Satunya

Berita terkait

PUPR Sebut Bendungan Ameroro Tingkatkan Suplai Air untuk Irigasi Pertanian

17 menit lalu

PUPR Sebut Bendungan Ameroro Tingkatkan Suplai Air untuk Irigasi Pertanian

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bendungan Ameroro di SUlawesi Utara tingkatkan suplai air lahan pertanian

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Bantuan Beras Langkah Konkret Ringankan Beban Masyarakat: Patut Disyukuri Lho

1 jam lalu

Jokowi Sebut Bantuan Beras Langkah Konkret Ringankan Beban Masyarakat: Patut Disyukuri Lho

Menurut Jokowi di semua negara sekarang menghadapi kesulitan karena kenaikan harga pangan

Baca Selengkapnya

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.

Baca Selengkapnya

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

1 jam lalu

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024. Berikut kriteria dan tugas Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

2 jam lalu

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi

Baca Selengkapnya

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali

2 jam lalu

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebut layanan Starlink akan diresmikan Jokowi bersama Elon Musk di Bali

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

4 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

5 jam lalu

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe

Baca Selengkapnya

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

11 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

13 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya