TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan tantangan terbesar lembaganya adalah penyerobotan lahan oleh mafia. Hal itu ia sampaikan usai berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Sabtu petang, 24 Februari 2024 dalam rangka silaturahmi.

"Jadi di sinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, tetapi secara utuh melihat permasalahan sengketa, termasuk juga kasus yang disebabkan oleh mafia tanah yang merugikan rakyat," katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden.

Isu terkait mafia tanah menjadi salah satu topik pembicaraan yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin kepada AHY, di samping isu lain terkait urusan pertanahan agraria dan tata ruang.

"Tadi saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu ada warga yang melaporkan mengadu kepada bapak Wapres tentang tanah diserobot oleh orang lain, disebut oleh pengembang dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan padahal ini rakyat kecil," katanya.

AHY mengatakan penyerobotan lahan serta upaya melawan terhadap hukum perlu ditindak tegas. Ia mengklaim kementeriannya akan berpihak pada rakyat jika berhadapan dengan mafia tanah.

"Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil," katanya.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, jangan sampai hak rakyat kecil diinjak. “Apalagi masyarakat rentan banyak juga, misalnya yang sudah pensiun itu yang rakyat kecil dipermainkan dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi," kata AHY menambahkan.

Dalam kesempatan itu, AHY meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari pekerjaan rumah Kementerian ATR/BPN terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keempat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sejak dilantik pada Rabu, AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

"Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan sekaligus juga kaitannya dengan pembangunan kementerian lainnya," katanya.

Pilihan Editor: DPRD DKI Siap Proses Pegawainya yang Jadi Lurah Dalam Kasus Pungli di Rutan KPK