TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Senin pagi dimulai dari janji Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan berpihak ke rakyat kecil jika melawan mafia tanah. Isu mafia tanah menjadi salah satu topik pembicaraan yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin kepada AHY, di samping isu lain terkait urusan pertanahan agraria dan tata ruang.

Berita terpopuler lain adalah BPJS Ketenagakerjaan mengajukan gugatan terhadap sebuah lembaga kursus Bahasa Inggris di Kota Semarang ke pengadilan negeri setempat karena menunggak iuran total Rp153,9 juta. Dari hasil evaluasi dan pemanggilan, diketahui tidak ada iktikad dari lembaga itu untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Berita terpopuler ketiga adalah personel gabungan TNI-Polri Operasi Damai Cartenz-2024 mengadakan razia terhadap masyarakat yang melintas di depan kantor Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Razia dilakukan menjelang pengamanan rapat pleno KPU.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Senin, 26 Februari 2024:

1. Jadi Menteri, AHY Janji Berpihak ke Rakyat Kecil Jika Melawan Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan tantangan terbesar lembaganya adalah penyerobotan lahan oleh mafia. Hal itu ia sampaikan usai berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Sabtu petang, 24 Februari 2024 dalam rangka silaturahmi.

"Jadi di sinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, tetapi secara utuh melihat permasalahan sengketa, termasuk juga kasus yang disebabkan oleh mafia tanah yang merugikan rakyat," katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden.

Isu mafia tanah menjadi salah satu topik pembicaraan yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin kepada AHY, di samping isu urusan pertanahan agraria dan tata ruang.

"Tadi saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu ada warga yang melaporkan mengadu kepada bapak Wapres tentang tanah diserobot oleh orang lain, disebut oleh pengembang dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan padahal ini rakyat kecil," katanya.

AHY mengatakan penyerobotan lahan serta upaya melawan terhadap hukum perlu ditindak tegas. Ia mengklaim kementeriannya akan berpihak pada rakyat jika berhadapan dengan mafia tanah.

"Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil," katanya.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, jangan sampai hak rakyat kecil diinjak. “Apalagi masyarakat rentan banyak juga, misalnya yang sudah pensiun itu yang rakyat kecil dipermainkan dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi," kata AHY menambahkan.

Dalam kesempatan itu, AHY meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari pekerjaan rumah Kementerian ATR/BPN terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keempat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sejak dilantik pada Rabu, AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

"Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan sekaligus juga kaitannya dengan pembangunan kementerian lainnya," katanya.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan gugat lembaga kursus bahasa Inggris yang menunggak iuran Rp 153,9 juta...

<!--more-->

2. BPJS Ketenagakerjaan Gugat Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang Menunggak Iuran Rp 153,9 Juta

BPJS Ketenagakerjaan mengajukan gugatan terhadap sebuah lembaga kursus Bahasa Inggris di Kota Semarang ke pengadilan negeri setempat karena menunggak iuran total Rp153,9 juta.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Semarang Sarwanto mengatakan, gugatan itu diwakili oleh jaksa pengacara negara. "Total tagihan sebesar Rp153,9 juta yang terdiri dari iuran sebesar Rp126,5 juta dan denda sebesar Rp27,4 juta," kata Sarwanto di Semarang, Minggu, 25 Februari 2024, seperti dilansir Antara.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Kejari Kota Semarang sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap lembaga pelatihan tersebut. Dari hasil evaluasi dan pemanggilan, diketahui tidak ada iktikad dari lembaga itu untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Sarwanto mengatakan gugatan terhadap perusahaan yang menunggak tagihan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke PN Semarang itu yang pertama kali pada 2024.

Tahun lalu, Kejari Kota Semarang sebagai pemegang kuasa jaksa pengacara negara dari BPJS Ketenagakerjaan pernah menggugat 3 perusahaan penunggak iuran. "Tiga gugatan, seluruhnya dikabulkan pengadilan dan sudah dilakukan pembayaran oleh perusahaan yang menunggak iuran tersebut," katanya.

Selanjutnya Operasi Damai Cartenz gelar razia jelang rapat pleno KPU Pegunungan Bintang Papua...

<!--more-->

3. Personel Gabungan TNI-Polri Operasi Damai Cartenz Gelar Razia Jelang Rapat Pleno KPU Pegunungan Bintang Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan, personel gabungan TNI-Polri ODC 2024 mengadakan razia terhadap masyarakat yang melintas di depan kantor Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang. Razia dilakukan menjelang pengamanan rapat pleno KPU.

Faizal Ramadhani mengatakan setiap personel diimbau untuk selalu waspada terhadap situasi di sekitar. "Waspadai dan monitor situasi yang ada di sana, agar tidak menggangu jalannya rapat pleno nanti," kata Kapos Damai Cartenz 2024 itu pada Jumat 23 Februari 2024.
Razia itu merupakan upaya bersama TNI-Polri untuk memastikan jalannya pleno aman dan lancar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang.

Dia mengatakan petugas Operasi Damai Cartenz 2024 memastikan keamanan dan ketertiban serta mencegah potensi gangguan pada area tersebut. Personel gabungan melakukan pemeriksaan kendaraan dan memastikan tidak ada benda-benda yang berpotensi mengganggu kelancaran saat rapat pleno.

Pengamanan ini dilakukan jelang rapat pleno KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang akan dilaksanakan pada 2 Maret 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 serentak telah digelar di Kabupaten Pegunungan Bintang pada Rabu, 14 Februari 2024.

KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Papua kini tengah melakukan perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara atau TPS hingga nantinya akan disahkan dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara.

Pilihan Editor: Arya Wedakarna yang Dipecat DPD RI karena Dugaan Rasis Gugat ke PTUN