Periksa Maraton Terduga Pungli, Sekjen KPK Berhentikan 15 Pegawai yang jadi Tersangka

Jumat, 15 Maret 2024 23:41 WIB

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi atau Sekjen KPK Cahya Harefa mengatakan telah membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas tim inspektorat, atasan langsung dengan Biro Hukum dan Biro SDM KPK sebagai upaya pemeriksaan hukuman disiplin pegawai. "Tim pemeriksa disiplin ini sudah melakukan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap 8 pegawai rutan," kata dia di Gedung KPK, Jumat, 15 Maret 2024.

Cahya mengatakan, sejak 29 Februari hingga 7 Maret 2024 timnya sudah melakukan pemanggilan terhadap para terduga pelanggaran disiplin. Ia merujuk ketentuan dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, pemanggilan terhadap para terduga pelanggaran disiplin dilakukan tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggaran disiplin rutan dimulai kembali pada 14-21 Maret 2024 secara maraton. "Kemudian terhadap yang telah ditetapkan tersangka akan diberhentikan sementara sesuai aturan yg berlaku," kata Cahya.

Sebagai upaya perbaikan atas 15 tersangka pegawai yang melakukan pungli di Rutan KPK, Cahya mengatakan secara berkala telah melakukan rotasi pegawai khususnya petugas rutan. "Kami juga secara berkala melakukan sidak di rutan. Kami melengkapi CCTV di beberapa titik yang tak terlihat atau serta pengawasan berjenjang dari atasan," ujarnya.

KPK juga telah meminta maaf kepada publik atas penahanan dan penetapan 15 tersangka kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK. “Kami Pimpinan KPK menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jumat, 15 Maret 2024.

Advertising
Advertising

Ghufron mengatakan kasus pungli di Rutan KPK telah mencederai nilai integritas segenap insan KPK dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi. Ia mengaku bertanggungjawab penuh dan memastikan secara paralel menindaklanjuti kasus itu. “Kami tindaklanjuti penegakan pelanggaran kode etik, yang dilakukan Dewan Pengawas, 78 oknum pegawai telah dijatuhi hukuman etik. Penegakan pelanggaran disiplin, yang dilakukan oleh Inspektorat dengan meminta keterangan terhadap para pegawai rutan dan pemanggilan terhadap para terduga pelanggaran disiplin,” kata Ghufron.

Pilihan Editor: Pimpinan KPK Minta Maaf ke Publik atas Penetapan Tersangka 15 Pegawai di Kasus Pungli Rutan KPK

Berita terkait

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

2 menit lalu

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan satu unit rumah milik Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK

35 menit lalu

Begini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK

Nama Arief muncul di antara sebelas calon anggota Pansel KPK yang beredar.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

1 jam lalu

Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

1 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

2 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

3 jam lalu

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Benih Lobster Selundupan dari Bogor Dihargai Rp 200 Ribu - Rp 250 Ribu per Ekor

3 jam lalu

Benih Lobster Selundupan dari Bogor Dihargai Rp 200 Ribu - Rp 250 Ribu per Ekor

Berdasarkan pemeriksaan, tiga tersangka yang melakukan penyelundupan benih lobster baru satu kali menggunakan gudang di lokasi penangkapan.

Baca Selengkapnya

Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

3 jam lalu

Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.

Baca Selengkapnya