Istri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya

Sabtu, 23 Maret 2024 23:13 WIB

Istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Suciwati akan diperiksa oleh tim ad hoc bentukan Komnas HAM, untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Istri Munir Said Thalib, Suciwati menilai kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menyelidiki kasus kematian suaminya sangat lambat. Bahkan dia menilai Komnas HAM tidak profesional.

Hal itu disampaikan Suciwati dalam konferensi pers Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) yang bertajuk Menyikapi Perkembangan Penyelidikan Pro Justitia Pelanggaran HAM Berat Kasus Munir dan Dukungan Internasional dalam Sidang Komite HAM PBB Terkait Penerapan ICCPR.

"Komnas HAM jalannya sangat lambat sekali, hanya 3 saksi dalam waktu satu tahun tiga bulan," kata Suciwati dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara online, Sabtu, 23 Maret 2024.

Suciwati mengatakan, jumlah itu sangat tidak masuk akal apabila Komnas HAM menargetkan memeriksa 50 orang saksi dalam penyelidikan itu. "Bayangkan, apakah mungkin itu terjadi," ujarnya.

Padahal Komnas HAM baru memeriksa para saksi yang terdiri dari masyarakat sipil serta perwakilan keluarga termasuk dirinya. Menurutnya saksi-saksi itu kategori mudah untuk dipanggil dan diperiksa.

Advertising
Advertising

"Ini masih orang yang mudah, bagaimana dari pihak yang tersangka dan terduga dan sebagainya," kata Suciwati. "Jadi terus terang saya sangat pesimistis dengan yang dilakukan Komnas HAM."

Komnas HAM tengah membuka kembali penyelidikan kematian Munir Said Thalib dengan membentuk tim ad hoc penyelidikan pada 20 September 2022, tapi proses yang dilakukan oleh komisi itu tertutup. "Kami belum bisa menginformasikan," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dikonfirmasi, Sabtu, 9 Maret 2024.

Salah satu saksi yang sudah diperiksa Komnas HAM adalah eks Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Marsudhi Hanafi. "Komnas HAM hanya minta klarifikasi tentang hasil temuan TPF," kata Marsudhi, dihubungi Koran Tempo, Ahad, 10 Maret 2024.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: UNJ Bakal Ambil Langkah Hukum Kasus Ferienjob, Merasa Ditipu Soal Magang di Jerman Diduga TPPO

Berita terkait

Deretan Kasus Pembunuhan yang Belum Tuntas: Vina Cirebon hingga Marsinah dan Munir

12 jam lalu

Deretan Kasus Pembunuhan yang Belum Tuntas: Vina Cirebon hingga Marsinah dan Munir

Selain kasus pembunuhan Vina di Cirebon, ada sejumlah kasus kematian yang masih menjadi misteri dan belum diusut tuntas.

Baca Selengkapnya

LPSK Dorong Masa Tugas Tim Pemantau PPHAM Berat Diperpanjang

3 hari lalu

LPSK Dorong Masa Tugas Tim Pemantau PPHAM Berat Diperpanjang

LPSK mengatakan dukungan psikososial bagi korban pelanggaran HAM berat perlu terus diberikan.

Baca Selengkapnya

Biaya Kuliah Mahal, Komnas HAM Bakal Audit Kampus soal Hak atas Pendidikan

5 hari lalu

Biaya Kuliah Mahal, Komnas HAM Bakal Audit Kampus soal Hak atas Pendidikan

Kenaikan biaya kuliah terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri dan menimbulkan reaksi keras dari mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Soroti Potensi Konflik Berbasis Diskriminasi Etnis di Pilkada 2024

5 hari lalu

Komnas HAM Soroti Potensi Konflik Berbasis Diskriminasi Etnis di Pilkada 2024

Komnas HAM akan menggunakan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam melakukan pengawasan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bantah Libatkan Warga Sipil, TPNPB-OPM: Kami Punya Pengalaman Wamena Berdarah

7 hari lalu

Bantah Libatkan Warga Sipil, TPNPB-OPM: Kami Punya Pengalaman Wamena Berdarah

Juru bicara TPNPB-OPM menyinggung kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti peristiwa Wamena Berdarah.

Baca Selengkapnya

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

9 hari lalu

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

Polri menyatakan tetap akan memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelompok yang mengupayakan kemerdekaan Papua.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

15 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

15 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

16 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

16 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya