Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Jumat, 5 April 2024 17:00 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini, Jumat, 5 April 2024 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Salah satu pejabat yang dipromosikan adalah Inspektur Jenderal Reynhard Saut Poltak Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham.

Reynhard sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Di posisi barunya ia menggantikan Razilu. Razilu akan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Reynhard Silitonga menjabat sebagai Dirjen PAS sejak 4 Mei 2020 menggantikan Sri Puguh Utami.

Alumnus Akademi Kepolisian 1989 ini ditunjuk menggantikan Inspektur Jenderal Andap Budhi Revianto sebagai Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham karena Andap dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara.

Karo Humas Kemenkumham Hantor Situmorang menyatakan posisi Dirjendpas saat ini belum terisi. "Pak Reynhard dipromosikan sebagai Irjen Kemenkumham," katanya hari ini.

Advertising
Advertising

R. Andhika Jabat Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat R. Andhika Dwi Prasetya diangkat menjadi Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta menggantikan Ibnu Chuldun yang kini menjabat Staf Ahli bidang Polkam Kemenkumham.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat diisi oleh Masjuno yang sebelumnya Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

Adapun Jumadi Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan pada Ditjen Pemasyarakatan menggantikan Masjuno sebagai Kepala Biro Umum pada Setjen.

Dalam catatan TEMPO, belum lama Jumadi didapuk sebagai Direktur Pengamaman dan Intelejen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggantikan Supriyanto yang kini menjabat Sekretaris Dirjen PAS.

Berikut daftar nama dan jabatan baru Kemenkumham

  1. Reynhard Silitonga
    Jabatan lama: Dirjen Pemasyarakatan
    Jabatan baru: Irjen Jenderal Kemenkumham
  2. Razilu
    Jabatan lama: Irjen Kemenkumham
    Jabatan baru: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
  3. Sucipto
    Jabatan lama: Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual
    Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham
  4. Ibnu Chuldun
    Jabatan lama: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta
    Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham
  5. Iwan Kurniawan
    Jabatan lama: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
    Jabatan baru: Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama
  6. Andika Dwi Prasetya
    Jabatan lama: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
    Jabatan baru: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
  7. Masjuno
    Jabatan lama: Kepala Biro Umum pada Setjen
    Jabatan baru: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
  8. Jumadi
    Jabatan lama: Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan pada Ditjen Pemasyarakatan
    Jabatan baru: Kepala Biro Umum pada Setjen
  9. Anggoro Dasananto
    Jabatan lama: Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Ditjen Kekayaan Intelektual
    Jabatan baru: Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual
  10. Ignatius Mangantar Tua
    Jabatan lama: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB
    Jabatan baru: Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Ditjen Kekayaan Intelektual
  11. Santun Maspari Siregar
    Jabatan lama: Direktur Perdata pada Ditjen Administrasi Hukum Umum
    Jabatan baru: Direktur Badan Usaha pada Ditjen Administrasi Hukum Umum
  12. Constantinus Kristomo
    Jabatan lama: Direktur Badan Usaha pada Ditjen Administrasi Hukum Umum
    Jabatan baru: Direktur Perdata pada Ditjen Administrasi Hukum Umum
  13. Achmad Fahrurazi
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau
    Jabatan baru: Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTB
  14. Kaswo
    Jabatan lama: Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau
  15. Dwi Harnanto
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat
    Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung
  16. Hajrianor
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat
  17. Anton Edward Wardhan
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah
  18. Muslim Alibar
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB

Pilihan Editor: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan MAKI soal Firli Bahuri Belum Ditahan Polda Metro Jaya

Berita terkait

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

8 hari lalu

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.

Baca Selengkapnya

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

9 hari lalu

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

Eks Menteri ESDM, Arcandra Tahar tersangkut soal kewarganegaraan ganda hingga dicopot dari jabatan. Kkemudian diangkat Jokowi lagi jadi wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

12 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

12 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

15 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

15 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

15 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

16 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

35 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

159 Ribu Napi dan Anak Binaan Dapat Remisi Idul Fitri 1445 H, Negara Hemat Rp 81,2 Miliar

36 hari lalu

159 Ribu Napi dan Anak Binaan Dapat Remisi Idul Fitri 1445 H, Negara Hemat Rp 81,2 Miliar

Pemerintah memberikan remisi Idul Fitri 1445 H untuk 159 ribu narapidana dan anak binaan. Negara hemat Rp 81,2 miliar.

Baca Selengkapnya