TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pengendalian Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati membenarkan telah bertemu dengan Komnas HAM pada 1 April 2024 terkait surat teguran pertama lembaganya kepada masyarakat Sepaku, Kalimantan Utara, soal penggusuran lahan.

“Kami sudah bertemu dengan Komnas HAM iya betul, nanti kami juga akan selalu berkonsultasi,” kata Thomas saat dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Jumat, 5 April 2024.

Perihal kepastian penataan lahan di wilayah Sepaku, kata Thomas, akan dilakukan dialog terlebih dahulu dengan warga dengan menunjukan seluruh dokumen izin bangunan. “Sehingga nanti betul keputusan akhirnya kami ambil sudah melibatkan masyarakat,” kata dia.

Di dalam pertemuan awal April itu, OIKN mengklaim mereka ingin melakukan penataan kawasan yang dinilainya kumuh, sebab dibangun tidak berlandasan izin tata ruang. Komnas HAM, kata Thomas, sudah melihat langsung bahwa ada pembangunan di pinggir kiri kanan jalan dan dilakukan tanpa izin.

“Mereka sudah lihat sekarang solusi terbaiknya seperti apa itu kami diskusikan dan sesuai dengan arahan kepala otorita kami akan tetap lakukan panataan dengan humanis,” ucap Thomas.

Deputi OIKN ini memberikan contoh jika kawasan mereka dibangun tidak memiliki izin, akan dilakukan relokasi, dan jika ada bangunan mengambil ruang milik jalan, maka OIKN menginstruksikan agar membongkar sendiri bangunannya. “Atau yang di pinggir jalan kami minta tolong untuk mundur beberapa meter,” kata Thomas.

Berbeda dengan tata letak bangunan yang berdampak pada pembangunan IKN, akan diberikan pilihan ganti untung atau relokasi. “Jadi memang kami tidak semena-mena datang,” ucap Thomas.

Rencana ini, kata Thomas, dilakukan usai libur lebaran, dimulai dari mendatangi door to door satu persatu, mulai dari RT dan RW di wilayah Sepaku. “Untuk kita bisa lihat kembali bagaimana status kepemilikan lahan tersebut,” ujarnya.

Pilihan Editor: Heru Budi Bakal Cabut KJP Pelajar yang Konvoi Bawa Sajam di Jakpus