TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Polres Denpasar berlaku tidak adil saat menetapkan Anandira Puspita sebagai tersangka kasus UU ITE usai melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya, Letnan Satu Malik Hanro Agam.

IPW meminta Kapolda Bali Inspektur Jenderal Ida Bagus Kade Putra Narendra melakukan pengawasan melekat kepada Polres Denpasar atas Keputusan tersebut.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan Polres Denpasar diduga berpihak saat menetapkan Anandira sebagai tersangka. Pasalnya Letnan Satu Malik Hanro Agam diduga berselingkuh dengan anak perwira menengah polisi

"Anandira Puspita telah melaporkan perselingkuhan suaminya tersebut ke Pomdam Udayana," katanya dalam keterangan resmi, Senin, 25 Maret 2024.

Di sisi lain, berdasarkan pemberitaan sejumlah media, laporan Anandira telah dilimpahkan kepada Oditurat Militer dan diproses di Peradilan Militer. Hal ini, kata Sugeng, menunjukan Letnan Satu Malik Hanro Agam terbukti melakukan tindakan asusilanya.

“IPW menilai berdasarkan hukum bila tuduhan yang dilontarkan oleh Anandita benar maka dia tidak bisa dipidana,” ujar Sugeng.

Saat ini, Polres Denpasar menitipkan Anandira di tahanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peelindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Propinsi Bali.

Penahanan itu dilakukan setelah adanya laporan polisi nomor: LP/B/25/I/2024/SPKT/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI tanggal 21 Januari 2024 dan ditangkap di SPBU Jalan Transyogi Cibubur, Jawa Barat pada 4 April 2024.

IPW mendesak Polres Denpasar memprioritaskan keadilan resoratif bagi Anandira Puspita karena ia masih memiliki bayi berusia 1,5 tahun. Penahanan terhadap Anandira Puspita yang merupakan ibu menyusui dinilai bukan kebutuhan mendesak dalam proses hukum.

Pilihan Editor: Penjelasan Polda Bali soal Istri TNI jadi Tersangka Usai Laporkan Dugaan Perselingkuhan Suami