Durian Musang King Jadi Sorotan dalam Kasus SYL, Sebelumnya Pernah Jadi Kode Kasus Suap Yana Mulyana

Rabu, 22 Mei 2024 19:02 WIB

Durian Musang King. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Durian Musang King kembali menjadi perbincangan masyarakat setelah terungkap bahwa durian tersebut dibeli dengan harga antara Rp20 juta hingga Rp46 juta untuk mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Selain terkenal karena rasanya yang lezat, durian ini menarik perhatian karena harganya yang sangat tinggi.

Beberapa pejabat dari Kementerian Pertanian atau Kementan telah mengungkap dugaan permintaan 'upeti' yang dilakukan oleh mantan Mentan SYL, mulai dari durian Musang King hingga biaya perjalanan umrah dan pembayaran kepada penyanyi dangdut sebagai pegawai honorer.

Sebagai saksi dalam kasus tersebut, Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian, Wisnu Haryana, mengungkapkan bahwa ia pernah mengirim durian Musang King dengan harga antara Rp20 juta hingga Rp40 juta ke rumah dinas Syahrul Yasin Limpo.

Kode musang king dalam kasus suap wali kota Bandung

Sebelumnya, istilah musang king juga sempat menjadi sorotan publik lantaran digunakan oleh Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai kode dalam kasus suapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Yana Mulyana beserta lima orang lainnya yang ditetapkan tersangka pada April 2023.

Advertising
Advertising

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, kasus suap tersebut terkait dengan pelaksanaan proyek Bandung Smart City yang dimulai pada 2018. Dalam menjalankan tindakannya, para tersangka menggunakan kode 'nganter musang king' saat memberikan uang suap. Ini terbukti dengan penemuan uang sebesar sekitar Rp 924,6 juta.

Pada saat Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung pada 2022, proyek tersebut masih mengupayakan peningkatan layanan internet dan CCTV.

“Yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet untuk Bandung Smart City yaitu PT SMA dengan posisi BN selaku Direktur dan AG selaku Manager dan juga PT CIFO dengan posisi SS selaku CEO,” kata Ghufron pada Ahad 16 April 2023.

Ghufron menyatakan bahwa pada Agustus 2022, Andreas Guntoro, dengan pengetahuan Benny dan Sony Setiadi, bertemu dengan Yana Mulyana. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas rincian proyek pengadaan CCTV untuk Dishub dan Diskominfo Kota Bandung.

Kemudian, menurut Ghufron, sekitar Desember 2022, terjadi pertemuan lain antara Yana Mulyana yang didampingi oleh Khairul Rijal, Sekretaris Dishub Bandung, dengan Sony Setiadi di Pendopo Wali Kota Bandung. Dalam pertemuan ini, Ghufron menyebutkan bahwa ada pemberian uang dan pembahasan rinci mengenai proyek pengadaan layanan jaringan internet.

Setelah pertemuan tersebut, Ghufron menyatakan bahwa ada dana yang diterima oleh Yana Mulyana dan Dadang Darmawan melalui Khairul Rijal. Dia menambahkan bahwa dana tersebut berasal dari Sony Setiadi.

“Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan everybody happy. Atas pemberian uang tersebut, PT CIFO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet (ISP) di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek Rp 2,5 Miliar,” ujar Ghufron.

Atas perbuatannya, Yana Mulyana cs sebagai penerima suap disangkakan pasal 12 huruf a dan 12 huruf b atau pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, para pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

SUKMA KANTHI NURANI | MYESHA FATINA RACHMAN | KHUMAR MAHENDRA | NAUFAL RIDHWAN | MIRZA BAGASKARA

Pilihan Editor: Syahrul Yasin Limpo Rutin Minta Dibelikan Durian Musang King, Ada Satu Kotak Durian Harganya Rp 46 Juta

Berita terkait

Kementan Prediksi Luas Tanam Padi Berkurang Imbas El Nino

4 jam lalu

Kementan Prediksi Luas Tanam Padi Berkurang Imbas El Nino

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman khawatir tren penurunan luas lahan tanam padi imbas El Nino akan berlanjut pada tahun 2024 ini

Baca Selengkapnya

Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

6 jam lalu

Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

Tugas KPK tentu bukan hanya pencegahan, tetapi juga penindakan, contohnya operasi tangkap tangan atau OTT

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Minta Pansel KPK Utamakan Rekam Jejak Ketimbang Tes Asesmen

7 jam lalu

Alexander Marwata Minta Pansel KPK Utamakan Rekam Jejak Ketimbang Tes Asesmen

Presiden Joko Widodo telah membentuk tim pansel KPK yang terdiri dari 9 orang.

Baca Selengkapnya

Harta Kekayaan Feri Wibisono yang Bakal Jadi Wakil Jaksa Agung

7 jam lalu

Harta Kekayaan Feri Wibisono yang Bakal Jadi Wakil Jaksa Agung

Harta kekayaan Jamdatun Feri Wibisono yang akan jadi Wakil Jaksa Agung mencapai Rp 7,4 miliar. Seperti apa rincian hartanya tersebut?

Baca Selengkapnya

Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara karena Gangguan Server

7 jam lalu

Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara karena Gangguan Server

Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp 51 Triliun untuk mendukung program cetak sawah 1 juta hektar, program presiden terpilih Prabowo

Baca Selengkapnya

KPK Gandeng 4 Lembaga Lakukan Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

11 jam lalu

KPK Gandeng 4 Lembaga Lakukan Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

KPK mendorong reformasi tata kelola pelabuhan untuk mengurangi biaya logistik sekaligus kepastian waktu layanan.

Baca Selengkapnya

KPK Larang 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi di Basarnas

17 jam lalu

KPK Larang 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi di Basarnas

KPK mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi pengadaan di Basarnas.

Baca Selengkapnya

Perlawanan Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Dituntut 11 Tahun Penjara Sebut Kasusnya Direkayasa KPK dan BPK

17 jam lalu

Perlawanan Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Dituntut 11 Tahun Penjara Sebut Kasusnya Direkayasa KPK dan BPK

Mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan dituntut jaksa 11 tahun penjara. Menurutnya, kasusnya kriminalisasi hasil rekayasa KPK dan BPK.

Baca Selengkapnya

KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

19 jam lalu

KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK menyita 54 bidang tanah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar proyek Jalan Tol Trans Sumatera.

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Palsu

19 jam lalu

Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Palsu

3 berita top hukum: sewa helikopter Menteri Budi Karya, saksi ahli Teyeng Wakatobi, dan kronologi penggerebekan uang palsu.

Baca Selengkapnya