Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

image-gnews
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Rachmat Safa'at tengah mengupayakan agar korban pemutusan hubungan kerja atau PHK mendapat bansos alias bantuan sosial dari pemerintah.

Rachmat yang dalam kajiannya fokus pada isu perburuhan, mengatakan bahwa korban PHK sudah seharusnya mendapat bansos. Hal ini sekaligus sebagai protes terhadap pernyataan menteri yang menyebut korban judi online layak mendapat bansos.     

"Korban judi online saja diberi bansos, apalagi korban PHK yang jumlahnya ratusan ribu," ucap Rachmat kepada Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.  

Untuk itu, ia dan sejawat dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya akan memberikan bantuan hukum bagi para korban gelombang tsunami PHK. "Kami memberikan fasilitasi bagi buruh korban tsunami PHK untuk mendapatkan bantuan hukum," ujarnya.

Rachmat akan menemui pimpinan serikat buruh. Ia dan kawan-kawan dosen yang selama ini menekuni hukum perburuhan merasa terpanggil untuk mendampingi para korban PHK. "Korban judi online saja diberi bansos oleh pemerintah, mengapa kita tidak mendampingi buruh yang kehilangan pekerjaannya?" kata Rachmat yang saat ini sedang di Jakarta untuk menemui para pimpinan serikat buruh.

Ia menjelaskan bentuk bantuan hukum yang diberikan adalah konsultasi dan mendampingi mereka saat negosiasi di tingkat bipartit dan tripartit. Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha. Adapun tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

Bagi buruh korban PHK bisa mendapatkan layanan bantuan hukum atau advokasi hukum ke lembaga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jl. Mayjen Hartono 169 Kota Malang. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun sumber kegaduhan soal bansos bagi korban judi online datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Belakangan ia  mengklarifikasi pernyataannya tentang korban judi online bisa mendapat bantuan sosial.

Menurut dia, pemberian bansos tidak diberikan kepada penjudi online, tetapi mereka yang mengalami kerugian akibat penjudi. "Kerugian itu bisa material, finansial, dan psikososial," kata dia di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu, 19 Juni 2024.

Ia mencontohkan kasus polisi wanita (polwan), Fadhilatun Nikmah yang membakar suaminya sendiri yakni Briptu Rian Dwi Wicaksono, pada Sabtu, 8 Juni 2024. Kasus itu diduga dipicu karena korban menggunakan gajinya untuk judi online.

Muhadjir menjelaskan, sang istri sebenarnya bisa masuk kriteria penerima bansos lantaran merupakan korban yang mengalami masalah psikis akibat suaminya yang diduga seorang penjudi online.

Pilihan Editor: Polres Metro Jaktim Periksa 4 Saksi Kasus Penggelapan Mobil Rental Milik Burhanis yang Tewas di Sukolilo Pati

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polri Klaim Kasus Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Masih Diselidiki

8 menit lalu

Aktris Wulan Guritno usai menjalani pemeriksaan soal dugaan mempromosikan situs judi online di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Setelah diperiksa kurang lebih 7 jam, Wulan hanya mengaku lega karena telah diberi ruang untuk mengklarifikasi kasus tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polri Klaim Kasus Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Masih Diselidiki

Tim hukum Polri menilai gugatan praperadilan kasus promosi judi online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani merupakan nebis in indem.


Wejangan Kemendagri Minta Aparatur Sipil Negara Jauhi Judi Online

9 jam lalu

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
Wejangan Kemendagri Minta Aparatur Sipil Negara Jauhi Judi Online

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menegaskan pentingnya ASN mengembangkan diri, memahami tugas dan tanggung jawabnya.


Kejati Jateng Dalami 7 Pegawai Kejaksaan di Provinsinya yang Terindikasi Judi Online

1 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menkopolhukam Hadi Tjahjanto juga mengatakan bahwa satgas judi online telah mengantongi data ratusan jurnalis yang bermain judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kejati Jateng Dalami 7 Pegawai Kejaksaan di Provinsinya yang Terindikasi Judi Online

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengusut 7 pegawai Kejaksaan di provinsi tersebut yang terindikasi terjerat judi online.


Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

4 hari lalu

Hokky Situngkir launch. Doc. KOMUNIKA ONLINE
Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi langsung memberikan tugas kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir sehari setelah dilantik.


Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

5 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

Masalah judi online tidak akan selesai jika pelaku hanya sekedar dihukum tanpa ada penanganan psikologis. Simak penjelasan psikolog.


Makan Bergizi Gratis: Menko Muhadjir Sebut Rp7.500 Cukup, Gibran Nilai Rp15 Ribu Ideal

5 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Makan Bergizi Gratis: Menko Muhadjir Sebut Rp7.500 Cukup, Gibran Nilai Rp15 Ribu Ideal

Dengan harga per porsi Rp9 ribu, program makan bergizi gratis bisa dinikmati 29,8 juta murid, dan bisa menjangkau 36 juta siswa jika Rp7.500


Judi Online Faktor Utama Penyebab Perceraian, Psikolog: Harus Diterapi untuk Lepas dari Kecanduan

6 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Judi Online Faktor Utama Penyebab Perceraian, Psikolog: Harus Diterapi untuk Lepas dari Kecanduan

Judi online disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan yang dekat dengan aktivitas ini.


Perceraian Massal di Gresik Dipicu Judi Online, Psikolog UI: Berdampak Suka Bohong dan Gangguan Emosi

6 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang bermain judi online, pada Kamis, 27 Juni 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perceraian Massal di Gresik Dipicu Judi Online, Psikolog UI: Berdampak Suka Bohong dan Gangguan Emosi

Dampak judi online berujung pada sifat suka berbohong dan emosi tidak stabil akibat stres akan kekalahan.


Pemeliharaan Keamanan Rendah, Bikin Situs Pemerintahan Mudah Disusupi Judi Online

6 hari lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pemeliharaan Keamanan Rendah, Bikin Situs Pemerintahan Mudah Disusupi Judi Online

Pemeliharaan keamanan situs pemerintah dan pendidikan rendah sehingga mudah disusupi judi online.


Jawa Barat Dominasi Judi Online, PPATK Soroti Modus Pengepul Rekening di Kampung-kampung

7 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberi laporan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jawa Barat Dominasi Judi Online, PPATK Soroti Modus Pengepul Rekening di Kampung-kampung

PPATK mengungkapkan modus pengepul rekening judi online yang memanfaatkan demografi Jawa Barat.