TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perdana gugatan 24 warga kepada PT Waskita Karya, Kedutaan Besar India dan PT Bita Enarcon Engineering digelar hari ini, Rabu, 3 Juli 2024. "Iya tapi mundur jamnya, semula jam 10," ujar salah-satu kuasa hukum warga, Johan Imanuel, Rabu, 3 Juli 2024.

Warga yang menggugat merupakan warga yang bertempat tinggal di belakang lokasi proyek pembangunan gedung Kedutaan India dan bangunan hunian 18 lantai di Jl. HR. Rasuna Said Kav S-1 RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga menyatakan menolak proyek pembangunan gedung tersebut dan mengklaim tidak ada keterlibatan warga dari proses perencanaan sampai dimulainya pembangunan.

Proses sidang dilakukan di Rauang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gugatan ini didaftarkan pada 19 Juni 2024 dengan nomor perkara 316/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM. David Tobing, salah-satu kuasa hukum warga sebelumnya mengatakan, telah terdapat pihak-pihak yang mengaku warga terdampak diikut sertakan dalam proses perizinan. "Bahkan ada wargga yang tinggalnya 1 km," ujar dia.

Menurut David, tergugat diduga telah melakukan manipulasi perizinan pembangunan karena membangun tanpa ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan. Dalam gugatannya, warga mengajukan tuntutan ganti rugi immateril sebesar Rp 3 triliun.

Warga mengaku terganggu dengan adanya pembangunan proyek tersebut. Dimana pembangunan dilakukan setiap hari dari pagi hingga tengah malam. Selain tuntutan penggantian uang rugi immaateril, warga juga mengajukan tuntutan lainnya. Yakni menuntut dihentikannya proses pembangunan, denda Rp 10 juta perhari jika terlambat melaksanakan putusan penghentian pembangunan dan menuntut tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Sidang perdana ini akan dipimpin oleh Hakim Ketua, Darius Naftali. Dan dua anggota hakim lainnya yakni: Riyono, Tri Yuliani.

Pilihan Editor: Polisi Bongkar Laboratorium Klandestin Narkoba Terbesar di Indonesia, Bersebelahan dengan Kantor Kelurahan