TEMPO.CO, Jakarta - Marthin Hadiwinata, aktivis hak atas pangan dan gizi dari ormas Fian Indonesia, mengatakan program makan siang bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto berpotensi rawan dikorupsi. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Marthin mengatakan, Prabowo seharusnya menunjukkan komitmen untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Marthin menyampaikan program makan bergizi gratis adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) terkait pangan yang akan didorong oleh pemerintahan Prabowo. Peluang terjadinya korupsi juga muncul akibat skala programnya yang besar. “Makan bergizi gratis berpotensi bancakan korupsi dan konflik kepentingan,” kata Marthin melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Marthin, korupsi terkait sumber daya agraria, khususnya pangan, masih sangat tinggi. Kondisi itu juga menjadi ancaman bagi pelaksanaan program makan siang gratis.

KPK seharusnya mendapat peran yang lebih signifikan untuk menghadapi kerawanan tersebut. Namun, Marthin menyayangkan Prabowo tidak membahas penguatan KPK dalam pidato kepresidenan pertamanya usai dilantik di Gedung MPR, Jakarta pada Ahad, 20 Oktober 2024 kemarin. “Prabowo sama sekali tidak menyebut pengembalian fungsi dan peran KPK sebagai lembaga independen,” ucap Marthin.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyorot perubahan Undang-Undang KPK selama era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Bivitri, revisi yang dilakukan pada 2019 itu telah membatasi kinerja KPK sebagai lembaga antirasuah.

Bivitri menyebutkan, revisi beleid tersebut juga berlangsung secara tergesa. Revisi UU KPK selesai dibahas hanya dalam dua minggu. “Padahal yang dihasilkan adalah KPK yang menurut saya dibunuh secara signifikan keundangannya,” kata Bivitri dalam seminar bertema 'Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi' pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Meski tidak menyinggung KPK, Prabowo Subianto sempat beberapa kali membahas pemberantasan korupsi dalam pidato inaugurasinya. Dia menyatakan korupsi adalah permasalahan yang harus dihadapi masyarakat Indonesia dengan berani.

“Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi,” kata Prabowo dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Prabowo mengatakan pemerintah harus berani mengakui bahwa masih ada banyak kebocoran anggaran negara. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga ingin pemerintah mengakui masih adanya penyimpangan dan kolusi di antara para pejabat, baik pejabat negara maupun dari pihak swasta.

Pilihan Editor: Sandra Dewi Mengaku tidak Tahu tentang 8 Mobil Mewah yang Dibeli Harvey Moeis