TEMPO Interaktif, Depok - Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto menilai banyaknya spanduk dan baliho yang menampilkan wajah walikota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai alat sosialisasi terselubung.
"Kalau saya seorang incumbent, lalu ada wajah saya di Margonda Raya. Kalau terlalu banyak, kan, namanya alat sosialissi terselubung," katanya Sabtu lalu.

Menurutnya, ketegasan untuk tidak menampilkan foto wajah di tempat-tempat umum, tidak hanya berlaku bagi baliho yang memuat wajah bakal calon wali kota saja. Tetapi, juga harus berlaku untuk calon-calon yang berasal dari pemerintahan. Terlebih lagi, sampai saat ini alat sosialisasi berupa spanduk dan baliho masih sangat berpengaruh bagi masyarakat.

Ketika ditanyakan tentang kemungkinan pemasangan foto-foto tersebut bukan keinginan wali kota tetapi keinginan Organisasi Perangkat Daerah di bawahnya, Rintis menganggap perilaku-perilaku seperti itu, sudah seharusnya dihapuskan karena tidak mendidik masyarakat.

Ia khawatir, jika pola-pola bawahan yang cenderung tunduk dan merasa harus mensukseskan pimpinannya, dibiarkan terus terjadi, maka birokrasi akan tumbuh menjadi bagian dari sebuah alat kepentingan politik. "Yang namanya birokasi harus bebas dari kepentingan politik," katanya.

Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Herry Pansila membantah jika penggunaan foto walikota dalam baliho merupakan sosialisasi terselubung. Menurutnya, penggunaan wajah Nur Mahmudi dalam mensosialisasikan program pemerintah lebih untuk menunjukkan sosoknya sebagai kepala pemerintahan di Kota Depok.

Jika pada baliho-baliho tertentu, seperti baliho event Porda Jawa Barat, wajah Nur Mahmudi hanya tampil sendiri, hal tersebut disebabkan permasalahan luas baliho yang terbatas. "Kami sebenarnya sudah coba untuk pasang wajah Pak Nur berdampingan dengan Ketua KONI, tapi tempatnya terbatas," kata dia.

Dalam mempersiapkan baliho pun, tim dari Diskominfo jarang sekali menggunakan foto baru. Foto-foto yang ditampilkan, Kata Harry, merupakan stok lama.

Menurut Herry bukanlah sesuatu yang tepat jika mengatakan foto wali kota di baliho-baliho sebagai suatu bentuk kampanye. Hal tersebut disebabkan sampai saat ini, belum ada pernyataan bahwa Nur Mahmudi akan mencalonkan diri lagi sebagai wali kota.

Tetapi, jika nantinya Nur Mahmudi akan mencalonkan diri lagi, maka Diskominfo akan menuruti peraturan Komisi Pemilihan Umum. "Kalau nanti jadi calon, maka kami akan hindari pakai wajah walikota dalam sosialisasi program pemerintah," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Minggu (04/07).

TIA HAPSARI