TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus berhati-hati sebelum memutihkan warga yang mendiami tanah sengketa. "Jokowi harus turun ke lapangan sendiri, jangan asal percaya anak buahnya," kata Agus ketika dihubungi Tempo, Jumat, 19 Oktober 2012.
Alasannya, menurut Agus, bisa-bisa ada kesalahan komunikasi antara warga, petugas, dan Jokowi, sehingga ditakutkan kebijakan yang diambil salah. "Kalau memang harus menyerahkan ke anak buahnya, cari yang memang bisa dipercaya. Jangan sampai yang model asal bunyi dipilih mewakili dia," ujarnya.
Menurut Agus, pemutihan warga yang tinggal di tanah sengketa merupakan isu sensitif. Dia menyarankan Jokowi harus memiliki data jelas tentang profil tanah yang ditempati warga.
Siapa pemiliknya, lanjut Agus, adalah poin penting bagi Jokowi sebelum merumuskan langkah selanjutnya. Kemudian, kata dia, Jokowi bisa menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk merunut siapa pemilik dan status tanah tersebut.
Langkah berikutnya, kata Agus, adalah mencari tahu kelompok masyarakat mana yang mendominasi tanah tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana nantinya Jokowi bisa membangun komunikasi dengan mereka.
Pernyataan senada diungkapkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A. Chaniago. Menurut dia, Jokowi harus memetakan lahan-lahan sengketa, terutama soal kepemilikannya.
Andrinof mengatakan, dengan memetakan wilayah dan kepemilikan tanah, Jokowi lebih mudah dalam mengambil kebijakan. "Jangan sampai kesannya sekadar politik balas budi," katanya.
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
4 jam lalu
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
