TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, pesimistis terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bisa memenuhi tekadnya, menambah 30 persen lahan terbuka hijau (RTH) dari luas wilayah Jakarta dalam lima tahun masa kepemimpinannya. “Rasanya sih berat. Saya enggak berani komentar, kecuali uangnya banyak dan ada pihak-pihak privat yang mau diajak kerja sama," ujar Yayat kepada Tempo, Ahad, 4 November 2012.
Luas daratan Jakarta 661,52 kilometer persegi dengan lautan 6.977,5 kilometer persegi. Hingga saat ini, Jakarta baru mampu memenuhi 10 persen atau 66,1 kilometer persegi lahan untuk RTH, sehingga luas wilayah yang ditargetkan Jokowi tinggal sekitar 20 persen lagi atau 132,2 kilometer persegi.
Yayat mengatakan, masyarakat yang memiliki lahan akan lebih memilih membangun apartemen atau kontrakan ketimbang untuk dijadikan RTH. "Di Condet kan dulu jadi cagar budaya, orang-orang diminta tanam salak. Kalau dijual, salak cuma Rp 5.000-Rp 6.000, mereka lebih pilih jadiin kontrakan, sebulan bisa Rp 1 juta, " kata Yayat.
Ia mengatakan, target sebelumnya, yaitu 13,9 persen saja, tidak tercapai. "Luas Jakarta kan sekitar 661 ribu hektare. Kalau sekarang ditargetkan 20 persen dalam lima tahun, berarti 4 persen per tahun. Satu persen saja 650 hektare, berarti per tahun harus ada 2.600 hektare lahan, sulit sekali, " ujar Yayat.
Selain itu, Ia menyatakan, di Jakarta sulit sekali menambah RTH dalam skala besar, kecuali anggarannya diperbesar dan ada upaya melibatkan masyarakat untuk mengelola ruang privatnya, "Jadi tanah itu tetap milik pribadi, tapi dikelola oleh pemerintah," ujarnya.
Yayat juga menyayangkan terjadinya perubahan fungsi lahan yang menyebabkan pengurangan jumlah RTH. "Saya apresiasi perubahan fungsi lahan SPBU jadi RTH saat zaman Foke (Fauzi Bowo), tapi di saat yang bersamaan, SPBU asing juga menjamur di lahan-lahan yang strategis pula. Kenapa lahan itu enggak dibeli Pemda DKI saja?" katanya.
Sementara itu, Yayat menambahkan, ada lahan RTH yang sudah dialihfungsikan namun sampai sekarang belum ada gantinya. "Kan dulu itu ada makam yang dijadikan jalan untuk usaha besar di daerah Kuningan, digusur, tapi sampai sekarang belum ada gantinya. Belum lagi nanti kalau Stadion Lebak Bulus jadi dibongkar untuk MRT, " ujarnya. Yayat menyarankan target RTH jangan hanya pada lahan besar saja, tapi bisa juga diterapkan di koridor kereta api dan jalan raya.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung
2 jam lalu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.
Baca SelengkapnyaDatangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi
5 jam lalu
Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaDidorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?
5 jam lalu
Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY
6 jam lalu
Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaHadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
9 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
9 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
11 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
14 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
23 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
1 hari lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca Selengkapnya