Calon Gubernur DKI Joko Widodo menunjukkan Kartu Jakarta Sehat saat deklarasi posko perjuangan rakyat (Pospera) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (20/5). ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Program kesehatan terbaru dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kartu Jakarta Sehat, diluncurkan hari ini, Sabtu, 10 November 2012. Kartu layanan kesehatan gratis warga Ibu Kota yang kurang mampu tersebut diujicobakan di enam kelurahan di Jakarta.
Bagi masyarakat yang belum puas, kecewa dengan layanan dan pendataan Kartu Jakarta Sehat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan warga dapat melapor ke puskesmas terdekat atau menghubungi jaringan siaga 021- 34835118.
Menurut Jokowi, pemerintah daerah sengaja membuka jalur bagi masyarakat yang mengeluhkan Kartu Jakarta Sehat karena program ini masih dalam tahap uji coba. Sehingga, dalam satu atau dua bulan masih akan terus diperbaiki. "Masih akan dikoreksi pendataan dan pelayanannya," ujar Jokowi, di Jakarta, Sabtu, 10 November 2012.
Pemerintah menargetkan dapat membagikan lebih dari 4 juta kartu untuk warga Jakarta dengan anggaran pelayanan sekitar Rp 800 miliar. Gubernur mengatakan pendataan masih akan berjalan hingga pertengahan 2013. Pemerintah akan mengawasi penggunakan kartu berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) dan BPS agar tepat sasaran.
Kartu tersebut sudah bisa mulai digunakan di seluruh puskesmas DKI sejak hari ini. Pemiliknya dapat menikmati layanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas di Jakarta dan perawatan kelas III di 88 rumah sakit yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sistem kerjanya sebenarnya serupa dengan program Jamkesda dan JPK-Gakin milik pemerintah terdahulu. Bedanya, data warga direkam secara elektronik dalam kartu. "Jadi nanti bisa dilihat warga sakitnya apa. Selain itu, data juga terhubung langsung dengan sistem keuangan," tutur Jokowi.
Penggunaan kartu juga diharapkan dapat memonitor kapasitas dan pelayanan kelas III di 88 rumah sakit yang ditunjuk Pemprov DKI. "Sekalian kontrol kamar kelas III. Kalau enggak cukup, nanti dicari action apa yang harus diambil," ujarnya.
