TEMPO.CO , Jakarta:Kalangan pengusaha mengaku belum mengetahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2013 sebesar Rp 2,2 juta. "Rapat 20 November 2012 pagi tidak membahas penetapan," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jakarta, Sarman Simanjorang, Selasa, 20 November 2012.
Menurut Sarman dalam rapat yang dihadiri kalangan pengusaha, pemerintah, dan buruh hanya berlangsung selama satu jam dari pukul 08.30 WIB. Dalam rapat tersebut pengusaha menyampaikan berbagai pertimbangan kepada Jokowi soal UMP 2013 ini.
"Kami sampaikan soal inflasi juga kondisi ekonomi Jakarta," katanya. Menurut Sarman di Jakarta berbeda dengan kota tetangga seperti Bekasi. "Di sana (Bekasi) banyak pabrik sedangkan Jakarta condong UKM," katanya.
Jokowi mengaku telah menyepakati UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta. Jokowi meminta semua pihak menerima keputusan soal besaran UMP tersebut. Dia mengaku telah berbicara dengan kalangan pengusaha soal penetapan UMP tersebut.
SYAILENDRA
Berita Terpopuler
Lama Menghilang, Pria Ini Tinggal Kerangka
Injak Kulit Pisang, Anak 5 Tahun Tewas di Ciliwung
Hujan di Bogor, Jakarta Waspadai Banjir Kiriman
Kopaja Langka di Lebak Bulus, Penumpang Bingung
Ratusan Angkot Jakarta Demo Tolak Minibus
Berita terkait
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
35 menit lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
1 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
1 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
2 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
2 jam lalu
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi
3 jam lalu
Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo
5 jam lalu
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.
Baca SelengkapnyaStaf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?
12 jam lalu
Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan
14 jam lalu
Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.
Baca SelengkapnyaPemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun
14 jam lalu
Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.
Baca Selengkapnya