TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tak langsung menjanjikan KTP kepada warga yang tinggal di grey area atau tanah sengketa. Ia mengusulkan supaya diterbitkan terlebih dahulu surat tanda penduduk temporer, sementara Jokowi menangani status tanah sengketa.
"Warga grey area tidak mengincar KTP-nya, tapi lebih kepada fasilitas yang didapat sebagai penduduk Jakarta," ujar Yayat ketika berbincang bincang dengan Tempo, Jumat, 30 November 2012.
Fasilitas yang dimaksud kata Yayat adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Sebagaimana diketahui, untuk memperoleh dua fasilitas itu, diperlukan surat atau kartu tanda penduduk Jakarta.
"Kalau tidak menjadi penduduk Kota Jakarta kan tidak bisa. Nah ini grey area ramai minta KTP tampaknya karena Pemprov DKI terbitkan KJS dab KJP. Kalau masalahnya itu, saya rasa bisa ditangani dengan surat tanda penduduk sementara, bukan permanen,"ujar Yayat.
Yayat mengatakan, kalau Jokowi langsung menerbitkan KTP permanen kepada warga grey area tanpa memecahkan dulu masalah status tanah yang ditempati warga itu, maka ia akan mendapat banyak masalah ke depannya. Misalnya, warga grey area lain mendesak hal yang sama serta tuntutan pemilik tanah terkait.
Sebagaimana diketahui, dalam rentang waktu sebulan, Jokowi sudah menjanjikan penerbitan KTP di dua grey area atau tanah sengketa. Yang pertama adalah Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, sementara yang terbaru adalah Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara.
Kedua area tersebut, meski sudah dijanjikan kan mendapat KTP, sebenarnya masih dalam status milik pihak lain. Tanah Merah misalnya, masih berstatus milik Pertamina, sementara sejumlah petak di Kampung Sawah adalah milik perorangan.
ISTMAN MP
Berita terpopuler lainnya:
Ahok: PNS, Pinter Goblok Penghasilan Sama
Basuki Ahok: Masa Satu Orang Bisa Nyambung 3 Kali?
Jokowi Beri Pesan Semenit buat Pejabat Baru
SMA 70 Pecat Siswa Pelaku Tawuran
Ani Yudhoyono Sebut Cengkareng di Jakarta Barat
Bagikan Kartu Pintar, Jokowi Disambut Teriakan
Berita terkait
Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
4 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
5 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaKriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
7 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
7 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
10 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
11 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
11 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
12 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
13 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
13 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca Selengkapnya