Jokowi Disarankan Bikin KTP Sementara  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Minggu, 2 Desember 2012 03:05 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tak langsung menjanjikan KTP kepada warga yang tinggal di grey area atau tanah sengketa. Ia mengusulkan supaya diterbitkan terlebih dahulu surat tanda penduduk temporer, sementara Jokowi menangani status tanah sengketa.

"Warga grey area tidak mengincar KTP-nya, tapi lebih kepada fasilitas yang didapat sebagai penduduk Jakarta," ujar Yayat ketika berbincang bincang dengan Tempo, Jumat, 30 November 2012.

Fasilitas yang dimaksud kata Yayat adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Sebagaimana diketahui, untuk memperoleh dua fasilitas itu, diperlukan surat atau kartu tanda penduduk Jakarta.

"Kalau tidak menjadi penduduk Kota Jakarta kan tidak bisa. Nah ini grey area ramai minta KTP tampaknya karena Pemprov DKI terbitkan KJS dab KJP. Kalau masalahnya itu, saya rasa bisa ditangani dengan surat tanda penduduk sementara, bukan permanen,"ujar Yayat.

Yayat mengatakan, kalau Jokowi langsung menerbitkan KTP permanen kepada warga grey area tanpa memecahkan dulu masalah status tanah yang ditempati warga itu, maka ia akan mendapat banyak masalah ke depannya. Misalnya, warga grey area lain mendesak hal yang sama serta tuntutan pemilik tanah terkait.

Sebagaimana diketahui, dalam rentang waktu sebulan, Jokowi sudah menjanjikan penerbitan KTP di dua grey area atau tanah sengketa. Yang pertama adalah Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, sementara yang terbaru adalah Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara.

Kedua area tersebut, meski sudah dijanjikan kan mendapat KTP, sebenarnya masih dalam status milik pihak lain. Tanah Merah misalnya, masih berstatus milik Pertamina, sementara sejumlah petak di Kampung Sawah adalah milik perorangan.

ISTMAN MP

Berita terpopuler lainnya:
Ahok: PNS, Pinter Goblok Penghasilan Sama

Basuki Ahok: Masa Satu Orang Bisa Nyambung 3 Kali?

Jokowi Beri Pesan Semenit buat Pejabat Baru

SMA 70 Pecat Siswa Pelaku Tawuran

Ani Yudhoyono Sebut Cengkareng di Jakarta Barat

Bagikan Kartu Pintar, Jokowi Disambut Teriakan

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

4 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

5 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

7 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

7 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

10 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

11 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

11 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

12 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

13 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

13 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya