TEMPO.CO, Jakarta - Agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah, mengetahui ragam corak pakaian ala Betawi, perancang busana Emma Amalia Agus Bisri memberikan contoh 14 desain pakaian adat Betawi untuk digunakan pegawai negeri sipil Jakarta mulai 2013 depan.
"Dari karyawan sampai Pak Jokowi akan memakai pakaian itu," ujar Emma di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Desember 2012. Emma kemudian menyerahkan 14 model yang terdiri dari berbagai corak dan warna yang berbeda.
Untuk PNS perempuan, menurut Emma, ada pakaian jenis kebaya kerancang. Sedangkan PNS laki-laki memakai pakaian lengan panjang, kopiah, dan sarung yang dikenakan di leher (sadariyah). "Ini model kebaya Betawi zaman dulu," ujar Emma.
Mengenai bahan dan warnanya, kata dia, nantinya akan disesuaikan dengan permintaan Jokowi. Dari 14 desain yang ditampilkan, seluruhnya berwarna pastel yang tidak terlalu terang. "Sedangkan untuk bahannya, Pak Jokowi minta dibuatkan yang gampang dipakai dan tidak panas, ruang gerak gampang," ia menjelaskan.
Emma senang seluruh desain yang ditunjukkannya diterima Jokowi. "Beliau sampai bingung, katanya semua bagus. Semua boleh pakai asal atasnya kebaya kerancang dan laki-laki pakai sadariyah dan kopiah," ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta, Arie Budhiman, mengatakan, kebijakan penggunaan pakaian ala Betawi ini setiap minggunya akan ditetapkan melalui peraturan gubernur. "Nantinya bekerja sama dengan Biro Organisasi," kata Arie.
Untuk pengadaan pakaian Betawi ini, menurut dia, tak perlu biaya khusus karena pakaian yang dimaksud secara tidak sadar sudah digunakan setiap harinya. Selain Rabu, penggunaan pakaian adat Betawi juga akan dipakai seperti hari-hari yang berhubungan dengan Jakarta seperti ulang tahun Jakarta setiap 22 Juni, Lebaran Betawi, dan lain sebagainya. "Ini dapat memperkuat ciri Ibu Kota Jakarta," ujar Arie.
Dia juga meyakini penggunaan pakaian ala Betawi ini dapat meningkatkan perekonomian di Jakarta. Setidaknya, permintaan pakaian Betawi akan tinggi dan memajukan bisnis para pedagang. "Saya tak tahu hitungan peningkatannya. Tapi jika biasanya dipakai satu tahun lima kali, tahun depan bisa dipakai 52 kali dalam setahun. Frekuensi pemakaian lebih tinggi," katanya.
SUTJI DECILYA
Berita terpopuler lainnya:
FPI Gugat Bupati Soal Misa Natal di Alun-alun
Sopir Livina Maut Nangis-nangis, Tambah Dipukuli
Zarima Tewas dengan Lima Tusukan di Dada
Berita terkait
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
1 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
2 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
2 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
3 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
4 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
4 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
4 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
5 jam lalu
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi
6 jam lalu
Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo
7 jam lalu
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.
Baca Selengkapnya