Warga Jakarta Dinilai Berhak Dapat Tambahan Jalan  

Reporter

Editor

A.a.Gde Bagus Wahyu Dhyatmika

Kamis, 31 Januari 2013 16:50 WIB

Sejumlah kendaraan yang bergerak dari Tol Jagorawi terjebak kemacetan di pintu masuk tol dalam kota di Kampung Makassar, Jakarta Timur, Senin (30/7). ANTARA/Saptono

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan, warga Jakarta memiliki hak untuk mendapatkan penambahan jalan. Selama ini, kata dia, pemerintah cenderung abai untuk menambah ruas jalan bagi masyarakat sehingga kemacetan parah kerap terjadi di Ibu Kota.

"Pengabaian kewajiban pemerintah itu yang menyebabkan kemacetan parah saat ini," ujarnya saat dihubungi, Rabu, 30 Januari 2013.

Andrinof mengatakan, pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat harus diimbangi penambahan jalan umum. Apalagi, pemerintah mendapatkan pembayaran pajak yang sangat besar dari pertumbuhan kendaraan 11 persen per tahun. "Tapi penambahan ruas jalan cuma 0,01 persen," kata dia.

Meski begitu, penambahan jalan sebaiknya tidak dilakukan dengan membangun jalan tol. Menurut dia, pembangunan jalan tol hanya layak dilakukan setelah hak warga untuk mendapatkan akses jalan maksimal. "Misalnya, jalur khusus logistik dari kawasan industri ke pelabuhan atau pergudangan," katanya.

DIMAS SIREGAR

Berita Terpopuler Lainnya:
Skandal Suap PKS, Ada Wanita Sedang Bermesraan
Kurir Suap Daging Ditangkap Bersama Gadis Muda
Tersangka Suap Daging PKS Sewa Gadis Rp 10 Juta?
Gratifikasi Seks? Presiden PKS Tersenyum
Presiden PKS Jadi Tersangka Suap Impor Daging

Tol Dalam Kota JakartaPemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

38 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Kronologi Kecelakaan Truk di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yang Mengakibatkan Kemacetan

18 Januari 2023

Kronologi Kecelakaan Truk di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yang Mengakibatkan Kemacetan

Dua korban kecelakaan di Tol Dalam Kota Jakarta terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Kronologi Moge Paspampres Tabrak Bus di Tol Dalam Kota, Pengendara Diduga Hilang Kendali

13 Juli 2022

Kronologi Moge Paspampres Tabrak Bus di Tol Dalam Kota, Pengendara Diduga Hilang Kendali

Motor gede milik Paspampres terlibat kecelakaan dengan bus di Tol Dalam Kota, tepatnya di KM 05, Tegal Parang, Jakarta Selatan, kemarin sore.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi