Joko Widodo menemui para pengemudi bajaj yang melakukan unjuk rasa di depan Balaikota, Jakarta, (07/02). Sejumlah supir bajaj meminta penurunan harga bajaj BBG baru yang selama ini menjadi kendala untuk pengantian bajaj lama. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima perwakilan pengusaha bajaj mengatakan bahwa ada suatu hal yang harus diselesaikan. "Intinya saya ngerti, harga bajaj yang mahal. Kelihatannya juga ada monopoli di sini dan keinginan masyarakat bajaj untuk mengelola sendiri di bawah koperasi. Saya harus pelajari dulu secara detail," ujar Jokowi usai menemui para pendemo di ruang tamu gubernur, Balai Kota, Kamis, 7 Februari 2013.
Jokowi mengatakan bahwa usulan para perwakilan bajaj sangat bagus dengan menjadikan tata kelola berupa koperasi. "Mengenai harga bajaj, keinginan dikelola oleh koperasi. Saya kira bagus semua," dia menegaskan. Jokowi mengaku belum mengerti secara detail tentang pengaduan para pengusaha bajaj. "Besok saya rapatin. Jumat ke Kemanggisan, mungkin minggu depan sudah selesai," kata dia.
Puluhan pengemudi dan pemilik bajaj yang tergabung dalam Gabungan Elemen Masyarakat Angkutan Lingkungan Bajaj, Angkutan Lingkungan Toyoko, dan Angkutan Lingkungan Bemo berdemonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Kamis, 7 Februari 2013.
Ada 11 tuntutan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Salah satu yang mereka minta adalah pemecatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, terkait peremajaan bajaj.
Pemilik bajaj Jakarta Timur yang ikut berdemo, Wartika, mengatakan bahwa ada permainan antara Dishub DKI Jakarta dan PT Abdi Raharja dalam peremajaan bajaj ke bajaj berbahan bakar gas. "Ini akal-akalan. Jadi, antara PT dan Dishub sudah kerja sama," ujar Wartika usai bertemu dengan Jokowi.
Dari siaran pers para demonstran disebutkan bahwa SK Gubernur No 2912/-1.811.1 Tanggal 4 Oktober Tahun 2007 mengharuskan PT Abdi Raharja menyediakan 4.750 bajaj, tetapi yang terealisasi hanya 505 bajaj saya hingga sekarang.
Wartika menyayangkan keterlambatan pengadaan bajaj hingga berbulan-bulan. "Bahkan, ada temen-teman yang sudah daftar, kurang lebih hingga Rp 70 milyar, dari Agustus sampai sekarang belum keluar bajajnya," ujar Wartika. Di tengah-tengah keterlambatan pengadaan bajaj ber-BBG itu, muncul kabar bahwa SK di atas akan dicabut. Kabar ini membuat pemilik bajaj bertanya-tanya tentang uang yang telah mereka bayarkan. "Makanya saya kaget tadi dengar SK-nya mau dicabut dulu," kata dia. Klik Jakarta dan permasalahannya di sini.
