TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum berencana mengusir calo-calo penempatan di rumah susun sewa sederhana Marunda, Jakarta Utara. Namun, dia mengatakan akan mencari cara agar calo-calo di rusun tak beredar lagi.
“Ya enggak akan diusir. Tapi penting bagi kami untuk memastikan tak ada calo-calo lagi di rusun Marunda. Beberapa dari mereka juga korban banjir,” ujar Jokowi saat ditemui Tempo saat menjajal waterway Marunda-Muara Baru, Jumat, 15 Februari 2013. Jumlah peminat rusun melonjak setelah rumah warga di Penjaringan direndam banjir, Januari lalu.
Meski Jokowi sudah mengantongi nama-nama calo, ia akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dia ingin memastikan lebih lanjut apakah nama-nama yang ia kantongi itu benar-benar calo atau bukan. “Permasalahannya, calo kan enggak mau ngaku.”
Dia akan menggalakkan sosialisasi terkait dengan penghunian rusunawa Marunda agar calon penghuni tak terjebak calo lagi. Calon penghuni rusun perlu tahu bahwa masuk ke rusunawa Marunda tak dipungut biaya, kecuali untuk retribusi bulanan. “Dengan begitu, ketika ada calo menawarkan unit, calon penghuni bisa menolak,” ujarnya.
Jokowi juga menertibkan para ahli waris di Rusunawa Marunda. Calo dan ahli waris tetap harus ditertibkan. Dia sedang menyusun peraturan terkait dengan hal ini. “Intinya, jangan sampai yang tidak berhak malah mendapat hak.”
Sebelumnya, banyak calo beredar di rusunawa Marunda. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan Tempo, kebanyakan calo adalah warga rusunawa Marunda itu sendiri. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, para calo itu dilindungi oleh beberapa orang pengelola rusun.
Salah satu pendaftar rusunawa Marunda, Andi Suwito (51) asal Rawamangun, mengaku pernah bertemu dengan sejumlah calo yang menawarkan unit rusun. Hal itu, kata dia, terjadi Desember tahun lalu dan berlangsung di dekat kantor pengelola rusunawa Marunda.
ISTMAN MP
Berita terkait
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
1 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
1 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
3 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
4 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
5 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
6 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
6 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
7 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
7 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
8 jam lalu
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya