TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti dua hari, Sabtu- Minggu pekan ini, untuk menjadi juru kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki, di Cicalengka, Bandung, Sabtu 16 Februari 2013. Rieke dan Teten diusung PDIP, partai yang juga mengusung Jokowi saat pilkada DKI Jakarta tahun lalu.
Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, surat izin cuti kampanye Jokowi ternyata baru diterima Kementerian Dalam Negeri, Jumat, 15 Februari 2013, pukul 14.00 WIB. “Suratnya diserahkan Pemprov DKI Jakarta setelah salat Jumat,” kata Reydonnyzar ketika dihubungi, Sabtu, 16 Februari 2013.
Surat izin tersebut diajukan untuk cuti kampanye selama dua hari pada Sabtu dan Ahad pekan ini. Padahal, menurut Reydonnyzar, surat izin seharusnya diserahkan paling lambat dua pekan sebelum hari cuti. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009 tentang tata cara pejabat mengikuti kampanye pemilihan umum.
Reydonnyzar menambahkan cuti tetap harus diajukan pejabat daerah meski kampanye yang mereka hadiri jatuh di akhir pekan.“Walau Sabtu dan Minggu harus tetap cuti karena jabatan kepala daerah itu melekat 24 jam, tidak mengenal hari libur,” ujar dia. Jadwal kampanye harus disertakan dalam surat izin. Selain itu pejabat daerah juga tak diperkenankan menggunakan fasilitas negara selama cuti.
Sebenarnya, bukan hanya Jokowi yang menjadi juru kampanye. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar juga menghadiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf dan Lex laksamana, di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu 16 Februari 2013.
Selain itu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, juga menjadi juru kampanye calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Benny K. Harman.“Kalau setingkat menteri perizinannya langsung kepada Presiden SBY,“ kata Reydonnyzar.
ANGGRITA DESYANI
Berita terkait
Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
11 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
12 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaKriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
15 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
15 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
17 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
18 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
19 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
19 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
20 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
20 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca Selengkapnya