Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penerapan pembatasan kendaraan bermotor dengan pelat nomor ganjil genap harus disurvei terlebih dulu. Ia mengatakan, bisa saja kebijakan 3 in 1 lebih efektif di wilayah tertentu dan kebijakan ganjil genap bisa lebih efektif di wilayah lainnya.
"Kami masih harus survei, mobil yang lewat sini itu masih pelat apa. Nah, kalau jumlahnya lebih sedikit, itu malah akan lebih macet," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2013.
Basuki mengungkapkan, misalnya rata-rata yang lewat di jalur A, 70 persen yang berpenumpang kurang dari 3, sedangkan yang ganjil genapnya, misalnya, disurvei cuma 30-40 persen. "Nanti kalau di situ kami menghapus 3 in 1 diganti ganjil genap justru lebih macet," ujarnya.
Basuki mengungkapkan, menurut pemaparan yang ia terima dalam rapat bersama Dinas Perhubungan hari ini, ada evaluasi dari konsultan yang menyebutkan 3 in 1 adalah kebijakan yang cukup baik. "Hanya, sanksinya yang menjadi masalah," kata Basuki.
Basuki mempertimbangkan untuk mengkombinasikan kedua kebijakan tersebut. Basuki mengatakan kebijakan 3 in 1 belum pernah dievaluasi. "Belum dievaluasi sampai hari ini apa kegagalannya. Orang-orang kan pakai joki. Tapi lihat Sudirman-Thamrin itu cukup efektif kalau pagi hari," kata Basuki.
Basuki menjelaskan akan menguji-coba kebijakan ganjil genap di jalur yang dilewati Transjakarta koridor 1, yang busnya dianggap sudah memadai. Ia mengungkapkan, sosialisasi juga harus kuat agar masyarakat benar-benar mengerti sistem yang akan diterapkan. Simak info pembatasan ganjil-genap di sini.
