Jokowi Diminta Fokus MRT ketimbang Monorel  

Reporter

Selasa, 19 Maret 2013 05:44 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. ANTARA/Gempur Muhammad Surya

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih fokus ke masalah MRT saat ini, ketimbang monorel. Ia menilai proyek MRT lebih memiliki nilai.

"Proyek MRT itu feasible, lebih feasible dibandingkan monorel," ujar Tigor saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Maret 2013.

Tigor mengatakan ada beberapa alasan kenapa proyek MRT lebih feasible untuk saat ini. Pertama, pendanaan sudah jelas. Sudah ada gambaran untuk komposisi pendanaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA), juga tidak keberatan dengan komposisi investasi tersebut.

Sejauh ini, JICA menyetujui pinjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT. Adapun itu untuk ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan-Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer.

Selain pendanaan yang sudah jelas, rute dari proyek MRT pun lebih memungkinkan, ujar Tigor, karena bisa ditentukan apakah bawah tanah ataupun layang. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian apakah rutenya merupakan kombinasi layang dan bawah tanah atau bawah tanah sepenuhnya.

"Kalau monorel, itu masih terkendala masalah administrasi. Investornya juga belum jelas, rute juga tak feasible, sengketa juga belum beres. Proyek monorel kan sampai ditinggal Adhi Karya," Tigor menegaskan.

Tigor menambahkan, karena proyek MRT lebih feasible, sudah seharusnya Jokowi mengambil langkah cepat dalam proyek tersebut. Jangan tidak fokus dan tak tegas karena proyek itu bisa terkatung-katung.

Jokowi, kata Tigor, memiliki kuasa penuh di proyek MRT, terlebih kepada PT MRT. Jadi, jika Jokowi ingin proyek MRT berjalan cepat, tentu ia bisa melakukannya.

Perihal protes dari warga soal jalur MRT, Tigor meminta Jokowi untuk tidak lupa akan hal itu. Ia meminta Jokowi terus melakukan public hearing agar moda transportasi yang tersedia bisa memenuhi keinginan warga.

Selama ini, Jokowi sering memberi sinyal akan segera mengeksekusi pembangunan MRT. Antusiasme Jokowi kepada MRT didasari keyakinan bahwa MRT akan populer dan digunakan masyarakat Ibu Kota. Sebagai pemikatnya, ia meminta tarif MRT sama dengan negara lain, misalnya Singapura, yang mematok tarif 1 dolar Singapura per orang.

Sayangnya, saat ini proyek MRT tengah kena hambatan. Dua dari tiga direksinya habis masa jabatan. Jokowi didesak segera melakukan RUPS agar keputusan final bisa dibuat April esok. Jokowi sejauh ini mengatakan masih sibuk, namun menyanggupi pelaksanaan RUPS dalam waktu dekat. Simak berbagai gebrakan Jokowi di sini.

ISTMAN MP

Baca juga:
EDISI KHUSUS Hercules dan Premanisme

Polisi: Penyerangan Tempo Tak Terkait Pemberitaan

Pelaku Penyerangan Diduga Warga Sekitar

Tiga Penyerang Kantor Tempo Diketahui

Ini Kronologi Penyerangan Kantor Tempo


Topik Terhangat:
Paus Fransiskus
|| Hercules Rozario || Simulator SIM Seret DPR || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas ||

Berita terkait

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

13 menit lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

38 menit lalu

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

59 menit lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

1 jam lalu

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

1 jam lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

1 jam lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

3 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

15 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

16 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

19 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya