TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terkait sejumlah pernyataannya yang dianggap menyinggung DPRD Jakarta ternyata mendapat dukungan dari beberapa fraksi. Fraksi PAN-PKB dan Gerindra termasuk yang setuju DPRD memanggil Ahok --demikian Basuki biasa disapa.
"Istilahnya bukan memanggil, tetapi mengundang untuk mengklarifikasi berbagai pertanyaan masyarakat," kata Ketua Fraksi PAN-PKB, Hidayat AR Yasin, Jakarta, Selasa 3 September.
Bagi PAN-PKB, pemanggilan Ahok ke DPRD penting untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Perbaikan komunikasi diyakini juga bisa berdampak positif pada kinerja dua lembaga itu.
Yasin yakin pemanggilan Ahok tidak akan berdampak apa pun kepada setiap fraksi, terutama PAN-PKB.
Untuk pemanggilan itu, ia mengakui DPRD sudah mengadakan rapat pimpinan dan menyepakati untuk mengundang Basuki dan juga Gubernur Jakarta, Joko Widodo. "Kami akan mencari kesepakatan untuk forum-forum komunikasi dan konsultasi untuk Jakarta yang lebih baik," ujar Hidayat.
Fraksi Partai Gerindra pun berpendapat sama. Meski sebagai partai pengusung Wakil Gubernur Basuki, Gerindra menganggap perlu ada komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. "Sampai saat ini bukan antar fraksi, bukan juga antara Gerindra dengan PPP saja. Tetapi ini komunikasi antara legislatif dan eksekutif," kata Sekretaris Fraksi Gerindra, S. Andika.
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
5 hari lalu
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
