Buruh Tak Bayangkan Digugat Rp 2 Miliar

Reporter

Rabu, 4 September 2013 22:23 WIB

TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta --Salah satu buruh tergugat Rp 2 miliar, Umar Faruq, mengaku tak tahu bagaimana ia harus mengadapi misalkan benar-benar harus membayar uang miliaran yang menurut penggugat, PT Doosan Cipta Busana, sebagai ganti rugi dari aksi mogok yang dilakukan Faruq.

"Lihat uang miliaran saja saya belum pernah. Enggak tahu bakal gimana nantinya," ujar Faruq sambil tertawa miris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu, 4 September 2013.

Uang sebanyak itu semakin tak terbayangkan menurut Faruq dikarenakan diriya tak berpenghasilan saat ini. Sejak terlibat dalam aksi mogok yang ia galang tanggal 7-8 Maret 2013 lalu, ia di-PHK secara sepihak oleh PT Doosan dan tak pernah terima gaji lagi.

Umar yang bekerja di pabrik garment asal Korea itu sudah menjadi pekerja sejak tahun 2006. Dari pertama kali mendapatkan gaji sebesar Rp 900 ribu hingga terakhir mendapatkan upah Rp 1,8 juta tak pernah mendapatkan kejelasan status kerja.

"Sejak pertama sampai saya keluar, tak pernah ada kontrak, ya begitu saja, perpanjang doang," kata pria asal Madura itu.

Di tempat yang sama, tergugat lainnya, Mochamad Halili, lebih optimis. Ia menjelaskan pihaknya siap mengumpulkan koin, jika nantinya gugatan miliaran rupiah itu, dikabulkan pengadilan.

"Kita dan teman-teman yang lain, siap mengumpulkan koin seperti Prita, jika nantinya kita diharuskan membayar senilai yang digugat," ujar Halili.

ISTMAN MP

Terhangat:
Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita

Baca juga:

Jokowi Siap Hadapi Gugatan Buruh
Evaluasi Kinerja Karyawan Boleh Dibuka
Haji Lulung: Ahok Jangan Celetak-celetuk Slengean
Siswa SMP di Aceh Harus Sebutkan Ukuran Kelamin

Berita terkait

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

17 hari lalu

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Polri menyoroti keselamatan buruh hingga sengketa buruh vs pengusaha, sehingga dirasa perlu pendampingan dari polisi.

Baca Selengkapnya

Kapolri Tunjuk Andi Gani Nena Wea Jadi Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan untuk Urus Sengketa Buruh vs Pengusaha

17 hari lalu

Kapolri Tunjuk Andi Gani Nena Wea Jadi Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan untuk Urus Sengketa Buruh vs Pengusaha

Listyo Sigit mengatakan, penunjukan Andi Gani sebagai staf ahli Kapolri dilandasi banyak sengketa antara buruh dengan pengusaha.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

37 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya