TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) mulai Januari 2014. “Sekarang masih proses tender,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, kemarin.
Dalam pembahasan dengan dua calon investor ERP yang ada sekarang, yakni Bank Mandiri dan BRI, menurut Basuki, masih sebatas hitung-hitungan investasi, seperti besarnya transaksi, lama kerja sama, jumlah koridor, dan teknologi yang akan digunakan. “Kami mempertimbangkan perhitungan bisnisnya dan mana yang lebih murah,” kata Ahok—begitu Basuki biasa disapa.
Ruas jalan yang akan menerapkan sistem ERP adalah sepanjang Blok M hingga Kota Tua, Casablanca, dan Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Teknis pelaksanaannya, menurut dia, setiap kendaraan yang akan masuk ke kawasan itu harus membayar. Metode pembayarannya, Ahok belum dapat memastikan apakah menggunakan kartu debit, e-money atau e-toll.
Ahok menjelaskan, pemerintah sengaja menyerahkan pelaksanaan sistem jalan berbayar yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 2 triliun itu kepada swasta. Cara ini dilakukan supaya proyek ERP cepat terwujud. “Kalau pemerintah daerah yang mengurusi, kemudian ada masalah, saya khawatir malah tidak jalan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, mengatakan sebelum jalan berbayar diterapkan, DKI perlu merumuskan peraturan daerah tentang sistem itu. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. “Tindak lanjut dari peraturan pemerintah itu adalah peraturan daerah,” ujarnya.
Selengkapnya baca di sini
LINDA TRIANITA | ANGGA SUKMA WIJAYA | ANGGRITA DESYANI
Berita Terpopuler:
BlackBerry Tarik Aplikasi BBM di Android
Teriakan Jebret Iringi Kemenangan Timnas U-19
Valentino Simanjuntak, Si Jebret Ow Ow Ow
Labora Sitorus: Saya Mau 'Dibunuh' Atasan
Indonesia Juara, Penonton di Stadion Menangis
Bintang Porno Kicaukan Selamat untuk Indonesia
Berita terkait
Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP
2 hari lalu
Eriko PDIP mengungkap masih ada 2 nama lain yang masuk bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Siapa mereka?
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?
2 hari lalu
PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaPDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan
2 hari lalu
PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?
2 hari lalu
PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaIngin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup
3 hari lalu
Afa mengatakan keikutsertaannya dalam Pilkada Belitung Timur terinspirasi dan diklaim mendapat dukungan dari Ahok.
Baca SelengkapnyaAdik Ahok Fifi Lety Indra Siap Maju di Pilkada Belitung Timur 2024
3 hari lalu
Adik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Fifi Lety Indra menyatakan siap maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belitung Timur 2024.
Baca SelengkapnyaPilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil
4 hari lalu
Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar
Baca SelengkapnyaSandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU
5 hari lalu
Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAhok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya
6 hari lalu
Ini aturan yang menghambat duet Ahok-Anies di Pilgub Jakarta
Baca SelengkapnyaRespons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024
7 hari lalu
Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.
Baca Selengkapnya