TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mendukung penggunaan uang giral atau non-tunai untuk transaksi di DKI Jakarta. "Ini juga bisa mengatasi korupsi," kata Ahok, panggilan akrab Basuki, saat ditemui di kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Rabu, 6 November 2013.

Ahok mengatakan, terkait penerapan eletronic road pricing (ERP)--program pemungutan lalu-lintas jalan dengan menggunakan uang giral--prosesnya masih menunggu pihak bank. "Problemnya, untuk e-money saja belum satu sistem dari semua bank," kata Ahok.

Ahok berharap, penggunaan uang giral ini dapat mencapai 90 persen. "Ini bisa menghemat uang negara," kata Ahok.

Selain itu, pembatas penggunaan uang kartal atau tunai akan mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Tidak bisa lagi orang tarik tunai ratusan juta yang bisa dipakai untuk suap," katanya.

Terkait sistem ERP, telah ada dua calon investor, yaitu Bank Mandiri dan BRI. Rencananya, ruas jalan yang akan menerapkan sistem ini adalah rute Blok M-Kota Tua, Kasablanka, dan Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Secara teknis, pengguna jalan yang membawa kendaraan ke ruas-ruas jalan tersebut harus membayar selayaknya penggunaan jalan tol.

ISMI DAMAYANTI

Topik Terhangat
Vonis Fathanah | Dinasti Banten | Roy Suryo Marah di Pesawat | Suap Akil Mochtar | Amnesti TKI |

Berita Terpopuler
Mengundang Jokowi Harus Bayar?
Tersangka Pencabulan Bayi AA Pamannya Sendiri
Menolak Beri Hormat, Satpam di Cengkareng Ditembak
Perampok Beraksi di Perumahan Mewah Bukit Golf
Satpam Tewas Ditembak Orang Misterius di Cengkareng