Penampang terowongan SMART yang telah diaplikasikan di Kuala Lumpur, Malaysia. SMART berdiameter 13,2 meter, dibangun pada 2003 dengan biaya sekitar US$ 514 juta. smarttunnel.com.my
TEMPO.CO , Jakarta - Pakar tata air Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menanggap pembangunan Terowongan Multi Fungsi Jakarta alias deep tunnel lebih efektif ketimbang normalisasi waduk. Alasannya, pemanfaatan ruang bawah tanah itu tidak memerlukan proses pembebasan lahan seperti yang diperlukan dalam proses normalisasi waduk atau kali. “Kendalanya adalah pembebasan lahan karena banyak yang tidak mau lahannya diambil alih,” ujarnya saat berkunjung ke kantor Tempo, Rabu, 12 Februari 2014.
Menurut Firdaus, proyek Kanal Banjir Timur menjadi salah satu contoh sulitnya melakukan penanganan banjir di atas permukaan tanah. Proyek yang digarap oleh pemerintah pusat itu memerlukan waktu hingga 34 tahun hingga akhirnya bisa terealisasikan hingga kawasan Marunda, Jakarta Utara. Tapi, kata dia, itu pun tidak sesuai dengan konsep awal karena mengalami penyempitan di daerah muara. (baca: Pemprov DKI Disarankan Buat Gorong-gorong Raksasa)
Firdaus mengakui jika secara biaya pembuatan deep tunnel itu jauh lebih mahal ketimbang melakukan normalisasi kali atau waduk. Menurut perhitungannya, perbandingan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai 1:5 antara proyek di atas tanah dengan proyek bawah tanah. “Tapi proses pembebasan lahan biasanya harus berdarah-darah, jadi biaya sosial dan politiknya lebih tinggi,” ujar dia.
Menurutnya, pembangunan di ruang bawah tanah hampir tidak bisa dihindari lagi di masa mendatang. Soalnya, jumlah lahan di atas tanah semakin terbatas, dan banyak para pemilik tanah yang enggan melepas tanahnya meski diberikan uang ganti rugi. Karena itu, dia menganggap jika pembangunan deep tunnel di bawah tanah itu lebih efisien ketimbang melakukan normalisasi waduk dan atau membangun kanal baru.
Meski biayanya mahal, pemerintah disebutnya sangat mungkin untuk tidak mengeluarkan uang seperser pun dalam proyek tersebut. Anggaran yang diperkirakan menelan dana sebesar Rp 29 triliun itu bisa digarap oleh pihak swasta mulai dari studi kelayakan, proses konstruksi, hingga pemeliharaannya. Apalagi saat ini sudat ada investor asal Malaysia yang siap membiayai proyek tersebut.
