TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengusut dugaan adanya korupsi di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Syaratnya, Pemprov DKI Jakarta terlebih dulu harus secara resmi melayangkan laporan. "Silakan laporkan jika ada (dugaan korupsi)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P., Ahad, 16 Februari 2014. Ia menyatakan pihak KPK tak ragu untuk mengusut bila laporan telah dilayangkan.

Namun sebelum melayangkan laporan, KPK perlu terlebih dulu melakukan audit terhadap proyek yang diduga bermasalah tersebut. Itu menjadi salah satu syarat agar kasus ini bisa diproses secara hukum. "Ya, perlu ada audit lebih dulu," ujarnya.

Ia menyatakan hasil audit tersebut diserahkan beserta laporan resmi dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu proyek yang diduga bermasalah di tubuh Pemprov DKI Jakarta adalah pengadaan bus gandeng untuk Transjakarta. Bus-bus yang baru dibeli tersebut diduga bukan barang gres, sesuai yang dijanjikan.

Inspektorat Pemprov DKI Jakarta menyatakan, KPK dipersilakan untuk menangani kasus ini. "Jika ada tindak pidana, sangat bisa," ujar Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Frangky Mangatas. Saat ini pemerintah masih melakukan investigasi internal terkait dugaan korupsi dalam proyek ini.

Dalam dua pekan terakhir merebak kabar bus-bus baru gandeng untuk Transjakarta berkendala. Bahan baku bus ditemukan berkarat, sehingga menyebabkan armada baru tersebut tak laik operasi. Proyek pengadaan sekitar 300 bus Transjakarta ini mencapai nilai Rp 848 miliar.

Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta meradang dan langsung mencopot Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono. Ia dianggap bertanggung jawab atas proyek pengadaan bus-bus bermasalah ini. Posisinya kini diganti oleh mantan Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta Muhammad Akbar.

M. ANDI PERDANA

Baca juga:
Abu Kelud Menyerbu ke Gerbong Kereta Bisnis
Kunjungi Korban Kelud, Ini Kereta Ani Yudhoyono
Pasca-erupsi Kelud, PT KAI Tidak Tambah Kereta
Warga Yogya Semringah Abu Kelud Diguyur Hujan