Salah satu Vila yang sudah dihancurkan oleh Pemkab Bogor di desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, Rabu (27/11). Pemkab Bogor akan membongkar 239 unit vila sampai akhir tahun ini di kawasan Puncak Bogor karena melanggar aturan, seperti membangun vila diatas lahan resapan air. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO , Bogor -- Puluhan penjaga vila di Kawasan Puncak mengaku resah dengan rencana Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemprov DKI Jakarta yang akan mengeksekusi dan membongkar ratusan vila dan bangunan bodong di dua Kecamatan yakni Cisarua dan Megamendung. (baca: Vila Liar Puncak Dibongkar Lagi Seusai Musim Hujan)
Bahkan ratusan penjaga vila di kawasan puncak mengusulkan seandainya Pemkab Bogor memberikan legalitas untuk pengurusan atau menangguhkan pembongkaran. Sebagian pemilik dan penjaga villa mengusulkan legalitas bisa diurus sehingga bangunan tidak dibongkar. (baca: Penerbitan IMB Vila Puncak Akan Diselidiki)
Koordinator Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Puncak, M Teguh Mulyana. mengatakan, ratusan warga yang menggantungkan perkonomiannya dengan menjaga vila di Puncak was-was dengan rencana pembongkaran vila yang akan dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. "Kami was-was karena akan kehilangan pendapatan kami," kata dia, saat dihubungi, Selasa 4 Maret 2014.
Soalnya, kata Teguh, pasca pembongkaran ratusan vila dan bangunan di sejumlah titik di Puncak oleh Pol-PP Kabupaten Bogor tahun 2013 lalu pun belum ada upaya rehabilitasi dan konservasi di lokasi-lokasi reruntuhan bangunan tersebut. "Bekas kemarin saja masih terbengkalai belum ditanami," kata dia.
Bahkan, ratusan warga yang vila dan bangunannya sudah dihancurkan tahun lalu masih banyak yang menganggur dan belum ada kepastian dari Pemerintah untuk diberikan pelatihan atau pekrerjaan. "Kami berharap ada pelatihan, peternakan, pertanian, industri rumah tangga, dan diberikan permodalan untuk melangsungkan perekonomian keluarga," kata dia. (baca: Vila di Puncak Dibongkar, Pemilik Histeris)
