Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk menemukan jawaban terhadap apa yang terjadi di lantai pasar modal dalam dua hari ini pascapemilu legeslatif. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengharapkan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atas akses data transaksi yang dapat mencegah penyimpangan pengelolaan anggaran. "Ini untuk mempersempit perbuatan tidak baik," kata Jokowi, Rabu, 16 April 2014.
Nantinya, kata Jokowi, dengan kerja sama ini, setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI akan termonitor BPK. Jadi, setiap ada yang mencurigakan bisa segera ditindaklanjuti. Menurut dia, ini salah satu upaya agar negeri ini menjadi lebih transparan. "Negara yang transparan akan menjadi negara yang baik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Hadi Poernomo mengatakan DKI menjadi pemerintah daerah pertama yang melaksanakan kebijakan ini.
Dengan kesepakatan ini, BPK dapat mengakses setiap data transaksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI yang tercantum di tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. BPK pun dapat melakukan e-audit financial tracking terhadap Pemprov DKI. Sistem ini akan diketahui transaksi-transaksi keuangan sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
