TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan Pemprov DKI akan merobohkan rumah-rumah kumuh di pinggir rel kereta api. "Kami mau bantu robohkan bangunan itu bertahap," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 16 Mei 2014.
Menurut dia, PT KAI sudah menyetujui rencana langkah pemerintah DKI tersebut. Pasalnya, tanah yang ditempati rumah-rumah kumuh tersebut kebanyakan merupakan lahan PT KAI. Setelah dilakukan pembongkaran, kata Ahok, PT KAI akan membangun tembok di pinggir rel agar lokasi tersebut tak lagi ditempati pemukim liar.
Warga-warga yang nanti rumahnya dibongkar, menurut Ahok, akan dipaksa pulang ke kampung halamannya masing-masing. "Kami usir saja biar pulang ke kampungnya. Kami sudah lakukan dan mereka pulang kampung," katanya. Kebanyakan para penghuni permukiman kumuh tersebut memang bukan warga Jakarta.
Adapun warga Jakarta yang terkena pengggusuran itu, kata Ahok, akan diarahkan untuk masuk ke rumah susun. Karena itu, Pemprov DKI sudah memulai pembangunan sejumlah rusun untuk menampung warga yang akan digusur. "Asal ada KTP DKI," katanya. Namun Ahok menegaskan, dia akan memperketat penggunaan KTP DKI untuk mendapatkan unit rusun agar tak ada oknum lagi yang terlibat.
NINIS CHAIRUNNISA
Terpopuler:
Ahok: Rekening Pribadi Tak Boleh Salurkan APBD
Pemblokiran Kursi Cegah Ulah Calo Tiket Kereta
Tragedi Bintaro, Truk Tangki Terhambat Jalan Rusak
Berita terkait
Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota
23 Juli 2019
Pemeritah Kota Administrasi Jakarta Barat tengah mengkaji rencana menata lingkungan di daerah pemukiman padat yang masuk kawasan kumuh kota.
Baca SelengkapnyaBPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh
27 Mei 2019
BPN menyebut kawasan kumuh itu tersebar di enam wilayah DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaIni Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta
30 Januari 2019
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membuat rencana tata ruang Ibu Kota yang menarik minat swasta, sebagai upaya menghilangkan kawasan kumuh.
Baca SelengkapnyaPUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen
20 Maret 2018
Pemerintah menilai keberadaan bank tanah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sudah sangat mendesak.
Baca Selengkapnya2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh
10 Oktober 2017
Salah satu target Kementrian PUPR di tahun 2019 ialah mengurangi kawasan kumuh di berbagai kota di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare
5 September 2017
Luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.641 hektar.
Baca SelengkapnyaJadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun
4 Mei 2017
Surabaya, Tangerang, dan Bandung mendapatkan rating terbaik sebagai kota cerdas.
Baca SelengkapnyaPangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar
6 Maret 2017
Pemerintah DIY mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk memangkas kawasan pemukiman kumuh di provinsi itu tahun anggaran 2017-2019.
Baca SelengkapnyaPenataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta
10 Februari 2017
Pemerintah menyiapkan dana US$ 762 juta untuk "menyulap" kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata baik.
Baca SelengkapnyaTangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh
7 Desember 2016
Pemkot Tangerang berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp21,4 miliar untuk menuntaskan persoalan permukiman kumuh pada tahun depan.
Baca Selengkapnya