Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai capres 2014 kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan kepolisian di bawah sebuah kementerian. Idealnya, menurut dia, kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri.
"Persoalannya sekarang polisi tidak ada yang mau kan. Tapi tentara aja di bawah kementerian," ujar Ahok, sapaannya, di Balai Kota, Rabu, 25 Juni 2014.
Jika berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, maka seorang gubernur mempunyai kuasa dan wewenang mengatur polisi. "Minimal kan bisa mindahin. Jadi fungsi pangkatnya tidak akan ada efek," ucapnya.
Banyak kalangan yang menginginkan perombakan di kepolisian. Salah satunya guru besar sosiologi Universitas (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra. Senada dengan Ahok, Azyumardi menginginkan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Dengan begitu, ia berujar kembali, TNI dan Polri bakal sejajar, di mana TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. "Ini kaya di Amerika dan Australia," ujar Azyumardi pada Maret 2013.
Peneliti BRIN Sarah Nuraini Siregar menanggapi potensi kecemburuan di internal polisi akibat revisi UU Polri yang dapat memperpanjang masa jabatan aparat penegak hukum tersebut.
