Seorang ibu mencuci pakaian di kawasan kumuh di kampung Kandang, Kelapa Gadig, Jakarta, (20/12). Pemda DKI akan mengembalikan fungsi kawasan ini sebagai waduk, saluran penghubung Kali Gendong, dan jalur hijau pada 2014 mendatang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemindahan permukiman padat di Ibu Kota butuh waktu 10 tahun. Alasannya, mengubah pemikiran warga merupakan hal tersulit saat memindahkan permukiman. "Masyarakat di permukiman kumuh itu kesadarannya sulit diubah," kata Basuki di Balai Kota, Senin, 30 Juni 2014.
Ahok--sapaan Basuki--menuturkan warga di permukiman padat kebanyakan enggan pindah ke rumah susun sederhana sewa maupun rumah susun sederhana milik. Pilihan warga, menurut Ahok, bukan tanpa alasan. Hampir semua warga di permukiman padat tak membayar tagihan listrik dan air. (Baca juga: Ahok: 80 Persen Penghuni Liar Bukan Warga DKI)
Ahok berujar warga mengabaikan prosedur keamanan dan keselamatan saat menyambungkan listrik secara ilegal. "Yang penting menurut mereka tak perlu membayar," kata Ahok. Penolakan, kata Ahok, muncul karena warga harus membayar tagihan listrik dan air secara rutin saat pindah ke rumah susun. (Baca: Ahok Sediakan Rumah Susun untuk Pengemis Jakarta)
Masalah lain yang ditimbulkan permukiman liar, Ahok berujar, yakni kebakaran dan parkir liar. Di beberapa wilayah masalah ini kerap diprotes oleh warga lain dan menimbulkan kericuhan. Untuk itu, Ahok berkukuh membenahi permukiman padat di Jakarta. Salah satunya, membangun rusunawa di Ulujami, Jakarta Selatan, pada tahun ini yang pembangunannya diserahkan ke PT Jakarta Propertindo.
"Kami akan membangun satu rusun lagi di Ulujami," ujar Ahok.
