Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sangat terbantu oleh teknologi informasi (information technology/IT) dalam menjalankan pemerintahannya.
Dia mencontohkan meningkatnya secara signifikan anggaran DKI Jakarta sekarang dibanding saat dia pertama kali menjabat pada 2013. Kenaikan itu dipetik setelah Pemerintah DKI Jakarta menerapkan pembayaran pajak secara online sehingga wajib pajak lebih mudah dalam membayarkan pajaknya. (Baca: Ahok Ultimatum Pengusaha Gunakan Pajak Online)
"Masuk DKI pada 2013, anggaran Rp 41 triliun, sekarang Rp 72 triliun," ujar Ahok saat diskusi peluncuran TV Kanal KPK di Kota Tua, Jakarta Barat, Ahad, 17 Agustus 2014.
Menurut dia, kecilnya anggaran DKI Jakarta saat itu lantaran banyak sekali warga atau pengusaha yang tidak membayar pajak sehingga pemasukan ke daerah rendah. "Ada sekitar 4 ribu yang tidak bayar pajak," katanya.
Dia pun mencontohkan temuannya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Berkat teknologi, maka terlacak banyak sekali anggaran yang rangkap. "Lebih gila lagi, Dinas Pekerjaan Umum kirim ke masing-masing rekening pribadi Rp 50 miliar," ujarnya.
Karena itu, tahun ini, Ahok membatasi transaksi maksimal Rp 100 juta. "Tahun depan, rencana kami batasi Rp 25 juta. Semua ditransfer melalui bank," ujarnya.
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
5 hari lalu
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
