Ahok: Enggak Dipilih DPRD Saja APBD Dihambat

Reporter

Jumat, 26 September 2014 10:30 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (kanan) pada peluncuran bus gandeng Scania Euro 6 berbahan bakar gas di Silang Monas Jakarta (08/05). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak akan ikut lagi dalam pemilihan kepala daerah 2017. Sebab, menurut dia, jika kepala daerah dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal itu merupakan kemunduran dalam berdemokrasi. (Baca: RUU Pilkada, Demokrat Dinilai Bohongi Publik)

Selain itu, ia menilai DPRD DKI selalu mempersulit eksekutif. "Kalau lewat DPRD, saya tidak mau. Saya enggak mau jadi budak. Capek. Kita enggak dipilih DPRD saja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dihambat begitu lama," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat, 26 September 2014. (Baca: Drama Penghapusan Pilkada Langsung)

Ahok melanjutkan, "Enggak dipilih DPRD saja, saya sudah pingin dihabisin kariernya. Apalagi dia pilih saya, lebih cepat dihabisi." Namun begitu, ia tak kecewa dengan hasil voting. "Ini demokrasi, harus diterima saja apa adanya." (Baca: Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut)

Dia tidak peduli dengan putusan tersebut. Ahok mengaku bakal berkonsentrasi membangun Jakarta. "Makanya, bagi saya, lebih baik konsentrasi tiga tahun ini membereskan Jakarta. Toh, saya juga bukan orang politik lagi, bukan anggota partai. Saya beresin Jakarta saja, biar cepet. Ya jadi, konsentrasi ke situ."

Menurut Ahok, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam tiga tahun ke depan. Misalnya, membangun infrastruktur berbasis rel, proyek National Capital Integarated Coastal Development untuk menyelesaikan banjir, normalisasi sungai, sistem bus sudah tidak pakai setoran tapi pakai debet, dan sistem gaji pegawai negeri sipil berbasis kinerja. "Saya akan letakkan dasarnya dulu."

Koalisi Merah Putih berhasil memenangi voting melawan poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Poros Partai Gerakan Indonesia Raya itu menang telak dengan memperoleh 226 suara, sedangkan lawannya hanya memperoleh 135 suara.

ERWAN HERMAWAN

Berita Terpopuler

RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan
Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah
Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237
LBH Jakarta: Ahok Bisa Laporkan FPI
KPK Hattrick Tangkapi Gubernur Riau

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

1 jam lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

2 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

4 jam lalu

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

4 jam lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

12 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

13 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

14 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

15 jam lalu

Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

Afa mengatakan keikutsertaannya dalam Pilkada Belitung Timur terinspirasi dan diklaim mendapat dukungan dari Ahok.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

16 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

16 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya