TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengatakan tak ada potensi penjegalan sidang paripurna pengunduran diri Gubernur Joko Widodo. Kata dia, baik fraksinya maupun anggota DPRD lainnya akan memperlancar sidang yang akan dilaksanakan hari ini, Kamis, 2 Oktober 2014. (Baca: Perpu Pilkada SBY Dipastikan Mental di DPR)
"Enggak ada potensi jegal-menjegal, enggak ada pembicaraan ke sana. Lagian, kan, Pak Jokowi sudah jadi presiden terpilih," katana saat dihubungi Tempo, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)
Hanya, Nurdin mengaku sangsi rapat paripurna akan berlangsung sesuai dengan jadwal. Sebab, dia belum menerima undangan. Berita acara dan mekanisme sidang juga belum pernah dibahas oleh Dewan. (Baca: Wanita Ini Kalahkan Perolehan Suara Puan dan Ibas)
Menurut dia, penyebab tidak sinkronnya jadwal pengunduran diri Jokowi dengan undangan sidang paripurna disebabkan oleh sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang masih kaku. Artinya, dia melanjutkan, ada rasa saling curiga di antara fraksi Dewan yang baru dilantik itu. (Baca: Jokowi Nilai UU Pilkada, MD3, dan Pimpinan DPR Tergesa, 'Ada Apa?')
Walhasil, sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka. "Ada konflik level nasional, sehingga suasananya saling mencurigai. Nah, jadinya enggak kompak," tuturnya. (Baca: Puan: Kami Ajak SBY Bertemu, Tapi Tak Ada Respon)
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta telah menerima surat pengunduran diri Jokowi pada 3 September 2014. Dari rapat pimpinan yang membahas pengunduran diri tersebut, disepakati bahwa sidang paripurna akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2014. (Baca: SBY Jawab Kemarahan Netizen di @SBYudhoyono)
DEWI SUCI RAHAYU
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'
Berita terkait
Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
7 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
8 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaKriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
11 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
11 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
13 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
14 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
15 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
16 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
16 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
17 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca Selengkapnya