TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Yoga Adiwinarto, mengatakan ada beberapa lubang dalam penerapan sistem parkir meter. Pemerintah DKI Jakarta sedang menguji coba alat ini di sepanjang Jalan Haji Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat.
Yoga mengatakan lubang pertama terdapat dalam penggunaan koin untuk pembayaran. "Harusnya transaksi jangan tunai, tapi sudah menggunakan kartu," kata Yoga ketika dihubungi, Ahad, 5 Oktober 2014. (Baca; Selalu Ada Kecelakaan Mobil Mewah di Jakarta)
Menurut Yoga, pembayaran menggunakan uang tunai rawan diselewengkan. Selain itu, transaksinya tidak tercatat secara rapi. Jika menggunakan sistem elektronik, pembayaran bisa langsung dipantau.
Yoga juga mengkritik juru parkir yang belum dibekali pemahaman tentang sistem parkir ini. Di lapangan, masih ada laporan bahwa mereka main belakang dengan tidak memasukkan uang ke alat parkir meter.
Yoga menuturkan juru parkir seharusnya diberi pelatihan mengenai sistem tersebut. "Seharusnya mereka tidak sekadar membantu pengendara." Yoga bersama timnya pernah menyusun konsep parkir meter ini dan mengusulkannya kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. (Baca: Istri Korban Kecelakaan Lamborghini Sedang Hamil)
Masukan lain yang disampaikan Yoga adalah soal pengelolaan yang masih berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Seharusnya, Yoga melanjutkan, ada operator khusus yang menangani sistem ini.
"Ada operator dan regulator, seperti Transjakarta." Dengan cara tersebut, pengelolaan parkir akan lebih maksimal. Sebab, jika UPT Perparkiran juga mengurusi teknis lapangan, kinerja nya tidak akan maksimal.
Yoga mengusulkan, sebaiknya kelak DKI tidak hanya membuka pelelangan alat parkir meter, tapi juga jasa operator pengelola parkir. Dengan begitu, pengelolaan sistem ini lebih optimal. Yoga berharap DKI segera menambal lubang dalam sistem parkir meter ini. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan sistem ini akan gagal diterapkan.
SYAILENDRA
Berita lain:
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks
Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI
Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada
Kasus Batam, Moeldoko: Jangan Asal Komentar
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
23 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
59 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaRincian Sanksi Bagi Pelanggar Bahu Jalan
25 Mei 2023
Berikut sanksi-sanksi yang akan diterima para pihak akibat pelanggaran penggunaan bahu jalan.
Baca SelengkapnyaPengertian Bahu Jalan
24 Mei 2023
Untuk berhenti di bahu jalan, pengendara diharapkan hati-hati karena masih banyaknya kebiasaan salah yang sering dilakukan pengendara.
Baca SelengkapnyaMargonda Bakal Terapkan Sistem Parkir On Street, Titiknya di Mana Saja?
8 Maret 2023
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana menerapkan sistem parkir on street atau parkir di bahu jalan. Simak selengkapnya di sini!
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaPolisi Dorong Sanksi Sosial bagi Pengemudi Mobil Pelat RF Nakal, Apa Itu?
16 Desember 2022
Pelanggaran yang paling banyak dilakukan pengemudi mobil pelat RF adalah menggunakan bahu jalan tol.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca Selengkapnya