Suasana ruang pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menargetkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI bisa disahkan pada Januari tahun depan. Percepatan target ini bertujuan memperbaiki ritme pengesahan APBD tahun ini yang sempat molor.
"Anggaran tahun ini sudah terlambat. Harapannya, APBD tahun depan bisa disahkan tepat waktu," kata Saefullah saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Oktober 2014. (Baca: Anggaran Belanja DKI 2015 Capai Rp 80 Triliun).
Pengesahan APBD Perubahan 2014 semula dijadwalkan pada Juli lalu. Saefullah menuturkan pengesahan itu ditunda hingga pertengahan Agustus karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI mengembalikan draf rancangan dan meminta penjelasan eksekutif mengenai beberapa poin.
Menurut dia, percepatan target pengesahan tersebut bertujuan mengantisipasi laamnya proses pembahasan. Molornya pengesahan, kata Saefullah, menghasilkan efek lambatnya penyerapan APBD Perubahan 2014 yang baru sebesar 28,61 persen per 10 Oktober 2014. (Baca: DKI Serahkan Draf RAPBD-Perubahan Hari Ini).
Evaluasi lambatnya penyerapan, menurut Saefullah, juga disebabkan oleh perubahan sistem penyusunan pengadaan barang dan jasa dari konvensional menjadi elektronik melalui e-catalogue dan e-budgeting. Ia berujar, masa adaptasi jajaran satuan kerja perangkat daerah selama setahun dianggap cukup. Nantinya, sistem tersebut akan berlaku sepenuhnya pada 2015. "Tahun depan tak bisa penyusunan secara konvensional lagi," katanya.
Untuk itu, Saefullah berharap pembahasan KUA-PPAS dapat segera dimulai. Sebab, ia mengkhawatirkan pembahasannya kembali molor lantaran alat kelengkapan Dewan berupa badan dan komisi belum terbentuk hingga kini.
Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, menjamin alat kelengkapan Dewan akan selesai terbentuk pada pertengahan Oktober. Setelah itu, Dewan akan mulai membahas rancangan anggaran. "Pembahasannya dimulai paling lambat pertengahan bulan ini," ujar Jhonny. (Baca: Ahok: Opini APBD DKI Seharusnya Disclaimer).
