TEMPO.CO , Jakarta:Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan temuan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 bukan pencapaian terbesar. Alasannya, kesempatan menyelipkan proyek fiktif justru lebih banyak terjadi pada penyusunan APBD Perubahan.
"Penyusunan APBD Perubahan itu rentan disisipkan proyek fiktif," kata Adnan, di Balai Kota, Senin malam, 2 Maret 2015.
Adnan menjelaskan, waktu penyusunan APBD Perubahan biasanya sangat singkat. Biasanya, pembahasan dimulai pada bulan Juli atau Agustus. Rancangan anggaran harus segera disahkan untuk mengejar tenggat penyelesaian program pembangunan.
Menurut Adnan, pengadaan barang merupakan program yang paling sering muncul sebagai proyek fiktif. Cara ini dianggap paling mudah untuk mengalihkan anggaran dan mengubahnya dengan program lain yang tak signifikan.
Untuk itu, ICW mendukung langkah Ahok untuk melaporkan temuan anggaran siluman pada APBD 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Adnan juga mewanti-wanti agar Ahok menyokong semua temuan itu dengan data dan informasi yang valid. Tujuannya, agar Ahok tak justru diperdaya oleh satuan kerja perangkat daerah atau anak buahnya sendiri. "Jangan sampai ditikam dari belakang," kata dia.
Ahok membenarkan penyataan Adnan. Sebagai contoh, Ahok memaparkan masih ada 55 paket pengadaan Uninterruptible Power Supply senilai Rp 330 miliar yang lolos pada APBD 2014 Perubahan. Dinas Pendidikan sudah menyisir semua program yang diduga menimbulkan pemborosan pada saat anggaran disusun.
Saat itu, kata Ahok, Dinas Pendidikan mencoret program senilai Rp 3,4 triliun. Program itu dicoret lantaran tak pernah diusulkan oleh Dinas. "Ternyata muncul lagi saat APBD Perubahan," kata Ahok.
Untuk itu, Ahok mengatakan penggunaan sistem e-budgeting untuk menyusun anggaran tak bisa ditunda lagi. Sebab menurut dia, kejadian serupa akan terus terjadi jika penyusunannya dilakukan secara manual. "Tak semua orang bisa mengakses sistem e-budgeting, kami bisa mengontrol," ujar Ahok.
LINDA HAIRANI
Berita terkait
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
1 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
3 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
5 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
15 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
18 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
20 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaAwal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
23 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Baca SelengkapnyaWacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
23 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.
Baca SelengkapnyaKorupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu
24 hari lalu
ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.
Baca SelengkapnyaInformasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap
25 hari lalu
Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT
Baca Selengkapnya