TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta membahas rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 akan digelar Kamis, 23 April 2015. Agenda ini diundur dua hari dari jadwal semula akibat adanya penyesuaian beberapa agenda pertemuan dan rapat anggota Dewan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Dewan sudah menyiapkan koreksi obyektif terhadap realisasi penggunaan APBD oleh Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014. "Rekomendasi telah disusun, akan ada koreksi obyektif," ujar Prasetyo saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2015.
Koreksi dan rekomendasi yang disiapkan Dewan, menurut Prasetyo, meliputi soal serapan dan target pendapatan. Tak dipungkiri, ucap Prasetyo, penilaian terhadap APBD 2014 merah alias bernilai buruk. "Nah, sekarang makanya harus disempurnakan," ujar Prasetyo. Beberapa rekomendasi, tutur dia, sudah disiapkan tapi masih perlu dibahas kembali dalam rapat dengan semua anggota Dewan.
Terhadap LKPJ APBD DKI 2014, DPRD menilai kinerja Gubernur DKI beserta aparatnya sepanjang 2014 sangat buruk. Penilaian tersebut berdasarkan nilai pendapatan yang tercapai, yakni hanya 66,80 persen atau Rp 43.447.856.485.934 dari rencana Rp 65.042.099.407.000. Selain itu, realisasi belanja hanya mencapai 59,32 persen.
Angka tersebut, menurut Wakil Ketua Dewan Mohamad Taufik, merupakan belanja terendah ibu kota negara. Taufik menjelaskan, jika belanja terealisasi hingga 100 persen, akan terdapat defisit anggaran hingga 20 triliun. "Ini dihitung dari laporan yang diberikan, target income, dan realisasinya," ujar Taufik. Defisit banyaknya diperoleh dari kegagalan perolehan pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak iklan, serta pajak bumi dan bangunan.
Selain itu, pembiayaan realisasi penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam APBD 2014 hanya mencapai 43,62 persen yang terdiri atas kegagalan realisasi PMP PT KBN, PT PAM Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya. Dewan pun menyoroti adanya peningkatan angka kemiskinan dari 371.000 orang pada 2013 menjadi 412.000 orang tahun 2014. Ini menunjukkan Gubernur DKI gagal dalam menyejahterakan masyarakatnya.
AISHA SHAIDRA
