Lawan Politik Uang, Warga Tangerang Selatan Bentuk Satgas

Senin, 3 Agustus 2015 22:02 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Tangerang Selatan--Sejumlah elemen masyatakat di Tangerang Selatan sepakat membentuk Satuan Tugas guna melawan politik uang dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021 yang digelar 9 Desember 2015 mendatang.

Menurut Wakil Koordinator Tangerang Public Transfarency Watch, Suhendar, langkah ini dilakukan untuk menyikapi pengalaman dari Pilkada Tangerang Selatan lima tahun lalu yang telah terbukti terjadi politik uang dalam memuluskan kemenangan Pilkada Tangerang Selatan.

Ketika itu, sebagaimana kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010, hakim menegaskan praktik money politik yang terjadi di Tangerang Selatan bersifat sporadis, parsial,dan perorangan, baik pembagian uang dan/atau sembako.

"Melihat atmosfer Pilkada Tangerang Selatan kali ini, maka tidak menutup kemungkinan politik uang masih dijadikan instrumen kampanye yang handal untuk meraih kemenangan,"kata Suhendar.

Hal inilah, kata Suhendar, yang mendorong sejumlah elemen masyarakat yang peduli terhadap Pemilu bersih Kota Tangerang Selatan untuk membuat satu gerakan moral dalam mengawal Pilkada Tangerang Selatan dari politik uang." Karena itu kami bermufakat untuk membentuk Satgas lawan politik uang,"katanya.

Satgas ini beranggotakan sejumlah organisasi yaitu: TRUTH (Tangerang Public Transparency Watch); Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MataHati Tangerang Selatan, Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan; Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Tangerang; Madrasah Antikorupsi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Tangerang Selatan; HMI KOMIPAM (Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pamulang) IKA SAKTI (Ikatan Alumni Sekolah Antikorupsi) Tangerang; IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Tangerang Selatan.

Satgas lawan politik uang Tangsel akan berpartisipasi secara khusus dalam melakukan pemantauan politik uang yang besar kemungkinan akan dilakukan oleh semua calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuan adanya politik uang bisa melaporkan ke posko pengaduan : pengaduanpolitikuang@gmail.com Sekretariat : Perumahan Griya Jakarta, Jl. Kemang Raya Blok. B1 No. 30 Kecamatan Pamulang – Tangsel Kontak pengaduan : 085780290518 / 081311554720

JONIANSYAH

Berita terkait

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

14 jam lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

25 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

27 hari lalu

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

53 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

AHY mengklaim dia sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

54 hari lalu

Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

AHY berharap praktik politik uang bisa segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, biaya politik akan tetap tinggi.

Baca Selengkapnya

Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

56 hari lalu

Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

Jokowi mengatakan pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bansos pangan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

8 Maret 2024

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat

8 Maret 2024

Bawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat

Dua caleg Partai Demokrat akan dipanggil dan diklarifikasi sebagai terlapor dugaan politik uang pada Jumat, 8 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut

7 Maret 2024

Kasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut

Perludem menyatakan kasus itu dapat menjadi pembuktian keseriusan Bawaslu menggunakan kewenangan penindakan politik uang.

Baca Selengkapnya