Ahok menegaskan, seharusnya warga sudah menempati Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat di Jakarta Timur yang sudah disediakan oleh Pemerintah DKI. "Bantuan ini sudah seperti sinetron," kata dia di Balai Kota, Kamis, 20 Agustus 2015.

Ahok mengatakan, warga meminta lokasi rumah susun yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Pemerintah DKI Jakarta lalu mengorbankan gedung teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur sebagai lokasi pembangunan rumah susun.

Baca juga:
Tak Tahan Dirayu Istri, Pedro Gabung ke Chelsea, Bukan MU
Benjolan Kecil Inilah Penyebab Evan Dimas Gagal di Spanyol

Semula, Ahok mengatakan warga sepakat untuk pindah ke rumah susun yang masing-masing unit berisi dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan dapur. Namun, belakangan beberapa orang dari mereka menolak setelah Pemerintah DKI mewajibkan warga mengubah alamat di KTP.

Menurut Ahok, Pemerintah DKI meminta warga Kampung Pulo mengubah alamat pada Kartu Tanda Penduduk mereka sesuai dengan alamat rumah susun. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah warga menjual kembali unit rumah susun yang sudah mereka terima.

Ahok menduga kasus penjualan unit seperti di Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda bakal terulang lantaran lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat strategis. Ahok mengatakan warga meminta Pemerintah DKI Jakarta menunda relokasi tersebut.

Baca juga:
Kisah Sultan: Bertemu Roro Kidul di Parangkusumo
Calon Presiden Berusia 15 Tahun Ini Tantang Hillary Clinton

Penundaan itu berakibat warga tetap dilanda banjir setiap musim hujan. Beberapa warga kerap menjadikan banjir sebagai sarana menarik simpati orang lain. Padahal, warga hanya dikutip Rp 10 ribu per hari untuk biaya pemeliharaan rumah susun. Sisanya disubsidi Pemerintah DKI.

"Kami sudah penuhi janji dan permintaan mereka," ujar Ahok. Warga yang menolak pindah ke rumah susun adalah pemilik dua atau lebih kontrakan di tepi Sungai Ciliwung. Sedangkan pindah ke rumah susun berarti hanya akan memperoleh satu unit.

Menurut Ahok, warga pemilik kontrakan ini juga yang menuntut ganti rugi meski bangunannya berdiri di atas lahan negara. Ganti rugi tak bisa dibayarkan lantaran tak memiliki dasar hukum. Warga hanya bisa menunjukkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tak tergolong bukti kepemilikan. "Tak ada alokasi mata anggaran ganti rugi."

LINDA HAIRANI | NIBRAS NADA NAILUFAR

Berita Terbaru:
Wah, Artis Amel Alvi Mencak-mencak Saat Digrebek BNN
Tuding Salahi Peruntukan, Rizal: Rumah Ahok Harus Digusur

• Sebelumnya
• 1
• 2