Ketua KPUD DKI Terancam 20 Tahun Penjara

Reporter

Editor

Kamis, 15 Desember 2005 14:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua KPUD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, didakwa 20 tahun penjara dalam kasus korupsi dana Pemilu 2004. Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum Syaiful Thahir dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/12). Sementara dakwaan subsider lebih berat dari dakwan primernya, yaitu seumur hidup.Taufik terlibat kasus korupsi dana APBD DKI Jakarta untuk Pemilu 2004 yang dilakukan pada Januari 2004-Maret 2005 sebesar Rp 268,6 miliar. Berdasarkan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, dalam kasus ini negara dirugikan Rp 29,769 miliar.Dari 12 proyek jasa pengadaan logistik pemilu terdapat empat proyek tanpa melalui mekniseme lelang sesuai Keputusan Persiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, proyek tersebut tidak memotong pajak pertambahan nilai dan penggelembungan harga barang. ?KPUD DKI membayar kebih besar dari harga kontrak barang-brang logistik pemilu,? kata Syaiful.Empat proyek bermasalah itu adalah baju rompi, teknologi informasi, pengadaan tiang bendera berikut pemasangannnya, dan papan pengumuman pemilu. Kuasa hukum Taufik, Sapriyanto Reva, akan mengajukan eksepsi dengan alasan belum menerima berkas dakwaan. Lagi pula, menurut dia, nilai dakwaan hanya berdasar pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan tanpa konfirmasi ke KPUD.Eksepsi tersebut diterima majelis hakim yang diketuai Liet Syafei Yuloh SH. Sidang pertama kasus korupsi Taufik ini akan dilanjukan pada 21 Desember dengan agenda pembacaan eksepsi. Taufik menolak dakwaan jaksa. ?Nanti akan kami buktikan,? katanya singkat.Badriah

Berita terkait

KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS

18 Februari 2024

KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS

KPU DKI telah menelusuri konten video viral yang menyebut Prabowo-Gibran raih 713 suara di Sirekap padahal KPPS belum menginput ke sistem.

Baca Selengkapnya

Polda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat

24 Januari 2017

Polda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat

Polda Sulawesi Barat mengendus dugaan korupsi tender antara KPU dan pemenang lelang pengadaan logistik Pilkada.

Baca Selengkapnya

Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

23 Juni 2016

Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan dua tersangka kasus korupsi pengadaan alat peraga kampanye Pilkada Kabupaten Karawang pada Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan  

26 April 2016

Dugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan  

Polisi menilai ada kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Polres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada

19 April 2016

Polres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada

KPU Kabupaten Mojokerto diminta bersikap kooperatif demi efektivitas proses penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Kasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir

14 Maret 2016

Kasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir

Menurut penyidik di Kejaksaan Negeri Surabaya, ada lima perusahaan rekanan KPU Jawa Timur yang diduga menerima fee karena meminjamkan rekening.

Baca Selengkapnya

Disurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu  

5 Juni 2015

Disurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu  

Polisi meminta Bawaslu pusat untuk segera mencari pengganti mereka sebagai komisioner Bawaslu demi kelancaran penyidikan.

Baca Selengkapnya

Sekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya

13 April 2015

Sekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya

Ahmad Syafei diduga melakukan penyelewengan dana hibah pilkada 2013.

Baca Selengkapnya

Tiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

9 April 2015

Tiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Ketiga terdakwa juga diminta membayar denda Rp 50 juta
subsider 3 bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Panwaslu Pilkada Cilacap, 4 Orang Ditahan

24 Maret 2015

Korupsi Panwaslu Pilkada Cilacap, 4 Orang Ditahan

Mereka dituding melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya