TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku menemukan sejumlah modus permainan anggaran yang dilakukan anak buahnya. Terutama sejumlah Kepala Dinas yang memiliki niat untuk memainkan anggaran yang diajukan dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Meski begitu, Ahok menolak kepala dinas mana saja yang bermain. "Pokoknya lihat saja nanti," kata Ahok, Selasa, 24 November 2015.

Menurut Ahok, manuver anak buahnya ini terlihat ketika ia dalam sepekan ini memelototi laporan. Ia menemukan pada 2015, masih banyak yang mencoba menipunya. "Terus kemarin ada yang mau ngadalin saya tuh di KUA-PPAS karena kan sudah seperti RAPBD, sudah ada angka," tutur Ahok.

SIMAK: Diperiksa BPK, Ahok: Takut Jebakan Betmen Nih

Menurut Ahok, permainan anggaran tersebut banyak dilakukan dalam kegiatan pengadaan barang yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. "Ada 40 ribuan kegiatan pengadaan barang. Kamu sanggup enggak pelototin. Ini rata-rata tunjuk langsung bisa sampai Rp 1 triliun. Itu tunjuk langsung tuh, bagi-bagi," kata Ahok.

Ahok pun mencontohkan adanya permainan dalam anggaran servis mobil yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Misalnya, sopirnya disuruh servis sendiri. Padahal saya sudah bilang semua servis harus ke agen tunggal pemegang merek. Tapi maunya bengkel sendiri, tunjuk sendiri, bikin 'servis'. Lo ketahuan. Yang kayak gini banyak lah," kata Ahok.

SIMAK: Begini Detail Jalannya Pemeriksaan Ahok di BPK

Sejak Rabu lalu, Ahok memeriksa satu per satu perencanaan anggaran yang diajukan oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta dalam KUA-PPAS. Dalam enam hari terakhir, termasuk Sabtu dan Minggu, Ahok telah membahas anggaran yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pendidikan, Dinas PU Tata Air, Dinas Kebersihan, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI