Ahok di Forum Real Estate: Rusun Dulu Hancur-hancuran
Editor
Ahmad Nurhasim
Selasa, 1 Desember 2015 11:25 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta, hari ini, menggelar rapat kerja daerah (rakerda), yang akan membahas persoalan transportasi massal di Ibu Kota.
"DKI sudah enggak ada pilihan, karena pelanggaran pembangunan sudah lama, dari yang melarat sampai konglomerat melanggar," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat membuka Rakerda di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.
Ahok meminta DPD REI DKI Jakarta membantu membangun dan merapikan tata ruang, khususnya terkait dengan transportasi serta permukiman. Ia pun mengingatkan kembali ihwal kewajiban pengembang, yaitu 20 persen proyeknya harus dibuat rumah susun. Adapun target REI DKI Jakarta saat ini adalah membangun 86 ribu rumah susun.
Ia pun memgkritik pembangunan rusun terdahulu yang tidak memperhatikan kualitas, sehingga pembangunan ke depan diharapkan dapat lebih baik lagi. "Yang dulu-dulu, rusunnya hancur-hancuran," ujarnya.
Selanjutnya, terkait dengan pembangunan transportasi massal, Ahok menjelaskan tentang rencana mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). "Kami akan bangun 9 koridor LRT dari timur ke barat, lalu selatan ke utara bangun MRT," katanya.
Namun salah satu tantangannya, menurut dia, adalah menyinkronkan pembangunan jalur-jalur transportasi tersebut, yaitu dengan jalur kendaraan dan jalur kereta api yang sudah ada saat ini. "Kereta komuter kami sarankan dibuat naik saja semua di atas, tapi sudah keduluan bikin jalan layang sama tol, seharusnya kereta diselesaikan lebih dulu, baru mobil," ucapnya. "Intinya, macro design transportasi DKI kacau-balau."
Rakerda akhir tahun ini mengambil tema "Jakarta sebagai Kota Bisnis yang Manusiawi Melalui Pengembangan Transit Oriented Development". Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan rakerda hari ini dimaksudkan untuk membahas seluruh persoalan tersebut dan mencari solusi untuk menjadi masukan bagi pihak Pemerintah Provinsi. "Memang yang harus dimaksimalkan adalah tata ruang dan transportasi massal," tuturnya.
Adapun konsep pengembangan Transit Oriented Development tersebut telah dimasukkan ke Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta pada 2030. "Mulai dari Transjakarta, MRT, jalur pejalan kaki, sampai sepeda kami akan maksimalkan," katanya. "Selanjutnya tentu program penataan permukiman, di sepanjang bantaran sungai, terutama, "ujarnya.
GHOIDA RAHMAH