TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak tak kunjung menjawab permintaan Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Priok untuk menunjukkan lampiran-lampiran surat perintah pembayaran retur pajak yang dilakukan beberapa kantor pajak di Jakarta. Permintaan itu terkait retur pajak fiktif yang merugikan negara sedikitnya Rp 25 miliar.Menurut Kapolres KPPP Ajun Komisaris Besar Polisi Luki Hermawan, pihaknya mengirimkan surat permintaan itu sejak 6 Januari. Sehari sebelumnya permintaan sama dikirimkan ke Kantor Pajak Pademangan. "Tapi permintaan itu ditolak, maka kami mengirim surat ke Direktorat Jendral Pajak," ujarnya di Jakarta sore ini.Hingga hari ini surat itu belum mendapat balasan, padahal kasus itu sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Lampiran surat-surat itu, kata Luki, dibutuhkan untuk memperkuat bukti keterlibatan orang pajak dalam pencairan retur bea impor perusahan-perusahaan ekspor fiktf."Yang diberikan Kantor Pajak Pademangan hanya surat perintah pembayaran ke bank. Lampiran-lampiran dokumen pengeluaran uangnya tidak diberikan," kata Luki.lampiran-lampiran itu adalah surat invoice, penerimaan ekspor barang, faktur pajak dan bill of landing.ibnu rusydi
Berita terkait
Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa
6 Juni 2021
Negara Kelompok G7 sepakat untuk menarik pajak minumum global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple, dll
Baca SelengkapnyaPerusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak
4 Juni 2021
Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender.
Baca SelengkapnyaInggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19
21 Februari 2021
Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan
Baca SelengkapnyaInggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19
7 Februari 2021
Inggris berencana mengenakan pajak kepada ritel dan perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaRazia 62 Mobil Mewah di Mal, Potensi Pajak Rp 275,38 Juta
22 Desember 2019
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menemukan 62 kendaraan yang mayoritas mobil mewah penunggak pajak dalam razia di mal, hari ini.
Baca SelengkapnyaRazia Mobil Mewah di Pacific Place, BMW X6 Tunggak Pajak Rp 34,4 Juta
22 Desember 2019
Badan pajak DKI menemukan empat mobil mewah penunggak pajak terparkir di basement mal Pacific Place Jakarta, hari ini.
Baca SelengkapnyaDKI Kejar Rp 6 Triliun Tunggakan Pajak Hingga Akhir Tahun
17 Desember 2019
Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan masih mengejar Rp 6 triliun potensi pajak tahun ini.
Baca Selengkapnya5,1 Juta Kendaraan di Jakarta Belum Bayar Pajak
11 Desember 2019
Menjelang akhir tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tengah gencar menggenjot pemasukan dari sektor pajak.
Baca SelengkapnyaTakut Terpublikasi, Pemilik Mobil Mewah di Jakpus Bayar Tunggakan
9 Desember 2019
Razia mobil mewah door to door Badan Pajak DKI dan KPK diklaim efektif untuk meningkatkan pembayaran pajak hingga Rp 10 miliar setiap hari.
Baca SelengkapnyaStiker Tunggakan Pajak, Baywalk Mall Pluit: Sekarang Sudah Lunas
7 Desember 2019
Baywalk Mall Pluit disebut belum membayar PBBk tahun ini senilai Rp 5,4 miliar saat didatangi petugas BPRD DKI dan KPK tiga hari sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
10 jam lalu
